BPN Tangsel Berbelit-belit Selesaikan Kasus Perampasan Tanah Bintaro Mal Xchange

BPN Tangsel Berbelit-belit Selesaikan Kasus Perampasan Tanah Bintaro Mal Xchange

*JAKARTA(20/08/2019)* 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tangerang Selatan dinilai sengaja mengulur waktu penyelesaian kasus dugaan perampasan tanah seluas 11.320 meter persegi milik (alm) Alin bin Embing yang dilakukan PT Jaya Real Properti, Tbk. Lahan tersebut sekarang digunakan untuk kepentingan Bintaro Jaya Mall Xchange.

Kuasa ahli waris, Poly Betaubun memaparkan bukti-bukti perilaku BPN Tangsel yang terkesan sengaja mengulur-ulur penyelesaian kasus perampasan tanah ini.

“Pada 26 Juli 2019 lalu dilakukan pengukuran terhadap lahan yang disengketakan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode satelit. Saat itu hadir Kasie Pengukuran BPN Tangsel Bapak Bambang,” kata Poly, Selasa (20/8/2019).

Beberapa hari kemudian, tepatnya 5 Agustus 2015, dirinya dan ahli waris, Yatmi, datang ke kantor BPN Tangsel untuk menanyakan hasil peta situasi yang diukur itu. Kepadanya, Kasie Pengukuran Bambang beralasan tidak bisa nge-print karena sedang terjadi pemadaman listrik.

“Tanggal 8 Agustus saya kembali lagi, dan bertemu dengan salah seorang staf bagian pengukuran. Saat itu saya diarahkan untuk bertemu dengan Kasie Persengketaan,” tuturnya.

Ahli waris berhasil menemui Kasie Persengketaan esok harinya. Namun bukan jawaban yang diterima, tapi justru permintaan waktu untuk mencari warkah Letter C No. 428 atas nama Alin bin Embing. Poly heran, bagaimana bisa lembaga seperti BPN Tangsel tidak tahu keberadaan warkah tanah milik warganya.

“Kinerja aparat BPN Tangsel yang seperti ini harus jadi perhatian Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. MenPAN RB juga berhak menghukum aparatur negara yang kerjanya seperti ini,” tukasnya.

Untuk kesekiankalinya, lanjut Poly, ahli waris mendatangi BPN Tangsel pada 14 Agustus 2019, dan kembali bertemu dengan Kasie Persengketaan.

Kepadanya, Kasie Persengketaan menyatakan berkas sudah dilimpahkan ke Kasie Pengukuran.

Anehnya, ketika ditanya, Kasie Pengukuran mengatakan sebaliknya. Dia sudah menyerahkan hasil pengukuran kepada Kasie Sengketa.

“Kok rakyat kecil dipingpong seperti ini. Nggak benar kalau seperti ini. Jangan permainkan rakyat kecil dong,” tegas Poly.

Poly berkesimpulan, BPN Tangsel, dalam hal ini Wartomo, selaku Kepala BPN Tangsel, tidak ada keinginan menyelesaikan kasus perampasan tanah milik rakyat yang dilakukan PT JRP.

Dia pun meminta kepada Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil untuk memanggil Kepala BPN Tangsel untuk menanyakan penyelesaian kasus perampasan tanah milik (alm) Alin bin Embing dengan ahli warisnya, Yatmi.

Pemanggilan Kepala BPN Tangsel, kata Poly, juga sekaligus sebagai bukti keseriusan pemerintan memberantas mafia tanah yang bekerjasama dengan oknum aparat di lingkungan BPN.

“Kami mencurigai ada keterlibatan oknum di BPN Tangsel dalam kasus perampasan tanah milik (alm) Alin bin Embing,” pungkasnya. 

(Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *