Dua Aktivis Minta PEMDA Nisut Terapkan Kepada Perusahan Yang Nakal Tentang Aturan UMK

Dua Aktivis Minta PEMDA Nisut Terapkan Kepada Perusahan Yang Nakal Tentang Aturan UMK

Gemantara.Com Nias ( Utara) Begitu banyak pembangunan di Nias Utara yang dikerjakan oleh perusahaan yang sudah berbadan hukum, rata-rata tidak patuh pada aturan ketenaga kerjaan. Hal ini dikatakan Gazali zega salah seorang aktifis kepada awak media (11/08/2019)di Lotu Ia menjelaskan bahwa begitu banyak perusahaan yang sudah berbadan hukum, merekrut tenaga kerja dengan tidak berpedoman dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan juga Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara. 

Perusahaan hanya memberikan upah dibawah standar UMK dan ataupun UMP. Para pekerja hanya diberi upah Rp 60.000 s/d Rp 70.000 perhari; sementara Kabupaten Nias Utara masih belum menetapkan Upah Minimum Kabupaten, maka upah pekerja di Kabupaten Nias Utara berpedoman pada Upah Minimum Provinsi sebesar Rp 2.132.168. Dengan dibagi 25 hari kerja (Rp 2.132.168 : 25 hari = Rp 85.286.000 / hari). 

Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Jo Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, Perusahaan yang membayar upah di bawah minimum dikenakan pidana selama dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK) menyatatakan:

“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Pasal 185 ayat (1) UUK menyatakan:

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

Sehingga berdasarkan bunyi ketentuan di atas, bisa diketahui bahwa perusahaan yang membayar gaji karyawan di bawah upah minimum provinsi sebagaimana ditetapkan pemerintah dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Tidak hanya itu saja, tambah Gazali; perusahaan yang bekerja di wilayah Kabupaten Nias Utara sama sekali tidak tunduk pada Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1981, tentang Wajib Lapor Perusahaan. Sepele memang, namun aturan itu sangat penting untuk diterapkan oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja kepada perusahaan, guna menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja. Semoga dengan muatan berita ini pemerintah Kabupaten Nias Utara bangkit untuk menerapkan dan mensosialisasikan aturan-aturan ketenaga kerjaan sebagaimana diatur dalam Undang undang RI nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenaga kerjaan. Tegas Gazali kepada awak media.

Febeanus Zalukhu Ketua DPD GEMANTARA RAYA Kepulauan Nias. Di tempat terpisah di lotu. Menanggapi dengan serius selama ini pemerintah Nias Utara apakah sudah tahu atau pura pura tidak tahu tentang UMK. Febeanus meminta kepada Pemerintah Daerah Nias Utara.Supaya segera menerapkan dan menetapkan Peraturan daerah tentang UMK ( Upah Minimum Kabupaten)di Nias Utara. Agara Perusahaan yang sudah berbadan hukum dapat menjalankannya kepada buruh harian yang di pekerjakan oleh perusahan perusahan yang Nakal dan liar selama ini.”Harapa Febeanus zalukhu” (T. Zal) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *