Febeanus Zal “Minta Inspektorat Nisut” Audit DD/ADD 2018 Desa Lauru Fadoro

Febeanus Zal “Minta Inspektorat Nisut” Audit DD/ADD 2018 Desa Lauru Fadoro

Gemantara.Com (Nias Utara) Ketua DPD Lembaga Gemantara Raya Kepulauan Nias An. Febeanus Zalukhu.Angkat Bicara dan menanggapi dengan serius,laporan TPK desa lauru fadoro pada penggunaan (DD/ADD) 2018.Desa Lauru Fadoro Kec afulu.Dengan dasar itu lah. Meminta Pihak Inspektorat Kab Nias Utara. Sebagai pengawasan di tingkat Kabupaten.Untuk segera mengaudit DD/ADD2018.Di mana Kepala Desa Lauru fadoro Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara Prov Sumut. An, Iza’aki Waruwu.Telah di laporkan Oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan beberapa Aprat dan Perangkat Desanya yang merasa keberatan dan merasa di rugikan Kepihak Camat Afulu dan Ke Dinas PMD Nias Utara, Tertanggal,20/06/2019.

Febeanus zalukhu Menanggapi dengan serius bahwa.Dalam laporan tersebut kuat dugaan adanya penyelewengan.Terkait beberapa dugaan pelanggaran dan penyalah gunaan wewenang yang tidak sesuai dengan Persedur dan Juknis pelaksanaan Kegiatan DD/ADD dan termasuk Pemberhentian dan Pengakatan aprat dan Perangkat Desa Lauru Fadoro Yang di lakukan Oleh sepihak Kepala desa sendiri.Termasuk Pemalsuan Tanda tangan pada Penarikan DD /ADD tahap II dan III tahun anggaran 2018 Dan sampai pemalsuan tanda tangan pada SPJ ADD/DD 2018.”Harapnya”

Lanjutnya menurut dalam laporan tersebut bahwa. Pengakatan Sekdes Lauru Fadoro tidak sesuai dengan persyaratan dan Mekanisme yang ada.kemudian Kegiatan DD 2018 yang di duga tidak sesuai dengan RAB dan juknis dan penggunaan Keuangan Desa.terus Pemberhentian secara tidak hormat KAUR keuangan An.Iman Hadirad Syukur Lase dan juga pengakatan Pengantiny tanpa melalui musyawarah desa.

Penetapan program dan lokasi pembangunan Fisik tahun 2019.DD anggaran Silva 2018 telah di ubah oleh kepala desa tanpa melalui musyawarah.Begitu juga Penyusunan atau penetapan usulan Prioritas pembangunan Desa baik RKPDES dan APBDES 2019.Di lakukan dengan Kades sendiri tanpa melibatkan beberapa pihak sebagaimana ketentuan dan peraturan yang telah di atur dalam UU Desa. 

Pembentukan dan pengakatan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) 2019, tanpa Sepengetahuan Kasi kesejahteraan dan pelayanan Masyarakat atau tidak melalui musyawarah desa akan tetapi di lakukan penghujukan secara sepihak oleh Kades lauru Fadoro.Begitu juga Peserta Bimtex tidak sesuai dengan persedur dan juknis.

Hal ini di laporkan oleh Kepala Urusan Tata Usaha, An.Devi julfrin Zega,  Kepala urusan  perencanaan, An. Simeoni waruwu.  Kepala Urusan Keuangan An. Iman hadirad syukur lase. Seksi Kesejahteraan dan pelanyanan An. Onesius onekhesi Waruwu., kepala seksi Pemerinta Desa An. Suara Daeli. dan Wakil BPD Fasa’aro zega. 

Ketika awak media konfirmasi salah seorang Pelapor An.Simeoni Waruwu kepala Urusan Perencanaan melalui selulernya Senin,(24/06/2019) Terkait laporan yang telah di sampaikan kepada camat Afulu.Ia menjelaskan bahwa itu memang benar,dan ada beberapa poin yang kami uraikan dalam laporan tersebut yang Kami duga telah terjadi penyelewengan pada penggunaan keuangan Dana Desa, dan kami pihak pelapor yang merasa di rugikan dalam hal ini tidak pernah mengetahui apa lagi menanda tangani Penarikan ADD/DD tahun 2018 Tahap II dan Tahap III sampai di SPJ. “Jelasnya”

Lanjutnya Kegiatan tahun 2018 adalah Perkerasan jln di Dusun VII, Pagu dana Rp.200 juta. Perkerasan jln di Dusun V Pagu dana Rp.250 juta,serta program Karang Taruna yaitu Pembenahan lapangan sepak bola di Dusun II dengan pagu dana Rp.76.650.000.Menurut keterangan Kades itu semua sudah terlaksana, yang belum terlaksana ada 2 lagi kegiatan yaitu Perkerasan jln di Dusun II dengan pagu dana Rp.200 juta, perkerasan jln di Dusun V dengan dana Rp.150 juta…menurut keterangan Kades dana ini telah dijadikan Silva 2019.

Kemudian menambahkan bahwa di antara kami sebagai pelapor kami jelaskan tidak pernah menanda tangani surat menyurat tentang dana desa Tahap II, III tahun 2018.Makanya kami duga bahwa kades lauru fadoro telah memalsukan tanda tangan kami.Dan juga pemberhentian dan pengakatan aprat dan perangkat desa di lakukan oleh kades dengan sepihak tanpa persedur.jelasnya.

Ketikan krun Media ini berusaha untuk konfirmasi kepada kades lauru fadoro Baik Melalui Nomor selulernya 08131813xxxx Dan Juga melalui SMS tidak pernah di jawab atau di balas.Hingga di turunkan berita ini. 

Febeanus zulukhu berharap kepada pihak camat afulu, Dinas PMD,Inspektorat, DPRD komisi A dan penegak hukum supaya di tindaklanjuti laporan itu demi menyelamatkan keuangan desa lauru fadorao. “Harapnya”( Trisman Gea ) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *