Ini tanggapan Organisasi Pers Di Riau,Dugaan Di Komfirmasi Kades pulau lawas Bungkam.

Ini tanggapan Organisasi Pers Di Riau,Dugaan Di Komfirmasi Kades pulau lawas Bungkam.

Pekanbaru-provinsi Riau.
Ini tanggapan Beberapa Organisasi Pers Di Riau, Dugaan Di Komfirmasi Kades pulau lawas Bungkam.’Terkait dengan konfirmasi yang sudah diajukan berkali-kali rekan-rekan wartawan Via WhatsApp namun tidak ditanggapi oleh Kades Pulau Lawas.

Hendaknya, Kades Pulau Lawas seharusnya menanggapi dan memberikan klarifikasi sehingga dapat diketahui bersama terkait isu yang sedang terjadi.
‘Kenapa tidak dijawab komfirmasi rekan-rekan wartawan,,?
‘Apa ada yang di sembunyikan,?
Apa karena malu menjawab,?

“Media merupakan mitra Pemerintah dan harus saling menjaga komunikasi dan transparansi sebagaimana diatur dalam UU KIP.Jika menghindari media, saya kira itu bukan solusi seakan kita lari dari masalah dan masalah akan semakin membebani kita,ujarnya ketua DPD GWI RIAU

lanjutnya- Menanggapi adanya indikasi kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Drainase di Dusun Kampung Godang, RT.02/RW.02, Desa Pulau Lawas, kab.Kampar sebagaimana hasil investigasi lapangan oleh rekan-rekan media bahwa, indikasi kecurangan adanya kecurigaan terkait dengan kualitas material di lapangan dan volume kegiatan serta diduga Besi yang dinilai tidak sesuai spesifikasi teknis,

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Wartawan Indonesia (DPD GWI Riau), Bowoziduhu mengingatkan kepada Kepala Desa Pulau Lawas selaku Pengguna Anggaran serta Tim Pelaksana Kegiatan yaitu Kepala Dusun setempat agar berhati-hati dalam mengelola anggaran DDS dan ADD. Pungkasnya

“Secara umum kita mengingatkan kepada Kepala Desa di Provinsi Riau, dan terkhusus kepada Kades Pulau Lawas di kab.Kampar agar berhati-hati dalam mengelola dana Desa, DD dan ADD. Belum lama ini, kita masih ingat tentang oknum Kepala Desa dan Sekdes di Kab.Kampar akibat kelalaian dijebloskan ke Penjara karena melalukan korupsi DD dan ADD,” kata Bowo kepada wartawan, Minggu, (29/09/2019 di Pekanbaru.

Selain itu, lanjutnya, Presiden RI Joko Widodo sudah berkali-kali mengingatkan serta menegaskan bahwa, peran serta Masyarakat, Media dan LSM turut serta mengawasi serta mengontrol pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui pembiayaan Dana Desa ini sehingga berjalan efektif.

“Apa bila terbukti adanya indikasi kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan di Desa melalui DD dan ADD, kita berharap peran Bupati dan Kepala Dinas PMD serta DPRD Kampar untuk memanggil oknum Kades untuk ditegur hingga disanksi. Selain itu, kita punya alat Negara dalam melakukan pemeriksaan yang terdiri dari Inspektorat, BPKP dan BPK RI untuk melakukan Uji Petik dan Audit Investigasi Lapangan. Artinya sangat mudah untuk mendeteksi bila mana ada indikasi korupsi dalam pelaksann suatu kegiatan pembangunan yang dikendalikan oleh Pemerintah yang bekerja sama dengan Swasta,” jelas Ketua DPD GWI Riau.

*,,red,,*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *