Laporan Polisi Korban Pernikahan Tanpa Izin Isteri yang Sah Mulai Terjawab

Laporan Polisi Korban Pernikahan Tanpa Izin Isteri yang Sah Mulai Terjawab

Gemantara.com
Riau(12/08/2019)

Laporan Polisi dari korban kejahatan Pasal 279 KUHPidana tentang Perkawinan seorang suami yang dilakukan oleh Paimin tanpa izin istrinya yang sah, dan bahkan mengelabui aparat Desa untuk mendapatkan legal pernikahannya dengan serangkaian kata-kata bohong dan penuh rekayasa demi mendapatkan surat-surat sebagai syarat perkawinannya dengan Istri mudanya (Surat Ket Desa))

Pesoalan ini tidak disangka oleh Paimin dan istri mudanya bahwa akibat dari perbuatan mereka akan membawa mereka kedalam jeruji besi. Oleh karena keinginan nafsu mereka, rela paimin tidak memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya dan tidak berhenti disitu saja, Paimin yang sudah ujur tersebut menyampaikan bahwa istrinya telah meninggal dan begitu juga sebaliknya istri mudanya (imirna) yang telah mengaku bahwa suami sahnya telah meninggal padahal masih hidup, sehingga aparat desapun menerbitkan surat-surat sesuai kebutuhan Paimin dan imirna.

Atas perilaku suami yang bejat tersebut, istri Paimin melaporkannya ke Mapolda Riau beberapa hari yang lalu dan Pihak Polda Riau
melimpahkan untuk ditindaklanjuti di Polsek wilayah hukum Penghentian Raja, Kampar Riau

Dari pengembangan kasus tersebut pihak Polsek Pemberhentian Raja Kabupaten Kampar Riau, dimana dugaan memulainya aksi pelanggaran hukum yang dimaksud memerintahkan jajarannya melakukan pemanggilan terhadap korban (Tuginem) dan beberapa saksi pada hari Sabtu, 10 Agustus 2019.

Bapak Kapolsek (IPTU Zulfatriano, SH) Penghentian Raja, Kab. Kampar, Prov. Riau sangat terkejut dan perihati atas Pemaparan Kronologi Perkawinan antara suami pelapor (Paimin) dengan istri mudanya dari Pelapor ibu Tuginem yang mana pernikahan tersebut terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan bukan hanya 1 orang melainkan lebih untuk melancarkan aksi keji tersebut.

Didalam pemaparan pelapor yang langsung kepada bapak Kapolsek Penghentian Raja, kampar, menjelaskan awal mulanya kecurigaan kepada Suaminya (paimin), pada sekitar bulan februari tahun 2018, paimin mengajak ibu tuginem untuk mengurus KTP baru karena KTP asli telah hilang. Setelah selesai rekaman KTP,
Tuginem menemukan sebuah KTP di dalam dompet suaminya yang diduga sebagai syarat kuat untuk mengurus segala surat untuk melengkapi syarat nikah seseorang dan sambil bertanya “itu KTP apa didalam dompet bapak (paimin)? Paimin jawab kepada Istrinya: “itu KTP palsu Yang dibuat oleh LPG di pekanbaru”, lalu Tuginem bertanya lagi “untuk apa KTP palsu itu Pak ?, paimin menjawab, “itu bukan urusanmu”. Dan pada tahun 2019 sekira bulan Juni, ibu Tuginem barulah mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi kepada seorang wanita yang juga mengaku seorang janda, padahal suaminya yang dimaksud juga masih hidup.

Didalam kepenasaran
si Pelapor, ia menyelidiki di KUA Penghentian Raja, Kampar ditempat suaminya menikah dan memang benar si terlapor telah menikah disana. Pelapor mengetahui hal itu, terus menelusuri kebenaran surat-surat tersebut yang dipergunakan untuk pernikahan suaminya dengan istri muda yang ia dapatkan di KUA yang mana dokumen-dokumen negara tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Hang tuah, kec. Penghentian Raja, Kab. Kampar.

Oleh kepenasaran si Pelapor, ia langsung mendatangi alamat penerbit dokumen negara untuk syarat pernikahan si terlapor berupa surat akta kematian, surat berdomisili dan seluruh surat-surat yang berkaitan dengan syarat untuk nikah dan setelah sesampai di kelurahan Penghentian Raja, Sekdes mengaku bahwa memang benar kami mengeluarkan surat-surat yang berhubungan untuk syarat nikah berupa Surat Akta Kematian suami dan istri kedua mempelai dan seluruh surat lainnya kecuali Surat Keterangan Berdomisili dan kalau KTP kedua mempelai itu kami tidak tahu dan juga disini tidak ada foto kopinya, karena pada saat pengurusan sura sebagai syarat nikah tersebut, kedua mempelai membawa seorang orang tua yang di tuakan disini dan kebetulan juga dia ini seorang wakil RT di kelurahan ini.

Jadi wakil RT tersebut menjaminkan kepada kami sebagai aparat desa disini bahwa dia akan bertanggung jawab atas seluruh resikonya kelak nanti.
Atas pemaparan rangkaian singkat si pelapor serta alat bukti berupa surat kepada Bapak IPTU Zulfatriano, SH selaku Kapolsek Penghentian Raja, Kapolsek tersebut menuturkan dan menegaskan kepada jajarannya dihadapan si pelapor dan serta Penasihat Kuasa si pelapor bahwa Perkara ini harus kita ungkap dan tuntaskan sampai keakar-akarnya, disini terdapat beberapa pihak, ada pihak yang turut membantu. Jelas perkara ini mengandung unsur kejahatan Pasal 56 KUHP dan apabila ada instansi pemerintah yang terkait dalam kejahatan ini akan juga kita tindak.

Kuasa Hukum Freddy Simanjuntak, SH., MH dan Martinus Zebua, SH menyambut baik respons pihak kepolisian, terutama pihak Kapolsek Pemberhentian Raja, yang telah menyampaikan bahwa akan mempercepat proses hukum terkait kasus ini, dan pak Kapolsek juga menyampaikan bahwa akan menyelidiki kasus ini se detail mungkin mengingat banyak hal yang diduga melanggar hukum atas persoalan ini.

Pengacara Martinus Zebua, SH dari Kantor Hukum Advokat FREDDY SIMANJUNTAK, SH., MH & Rekan menyampaikan kepada awak Media bahwa kejahatan ini bukan hanya Pasal 279 ayat 1 dan 2 KUHP tentang Kawin tidak izin kepada istri yang sah dan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang untuk itu. Dan dari uraian pemaparan si pelapor dan saksi juga terkuak Pihak ketiga yang turut membantu. Artinya kejahatan tersebut ada Pelaku Tindak pidana (Pleger) dan ada orang yang memberikan bantuan atas terwujudnya kejahatan atau tindak pidana tersebut yaitu Pembantu Kejahatan (Medeplichtig), nah artinya bahwa Perkara ini jelas melanggar Pasal 56 KUHP dan mengenai blanko KTP palsu dan serta Surat keterangan Berdomisi maka kita dapat melihat Pasal 96 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Jadi, kita dari Kuasa Hukum si Pelapor ibu (Tuginem) mengapresiasikan dan berterimakasih atas pernyataan yang tegas dan keseriusan bapak kapolsek Penghentian Raja dalam menangani kasus ini dan kami dari Kuasa Hukum siap membantu pihak kepolisian untuk tercapainya kepastian hukum kepada si pelapor sebagai dalam kapasitas si pencari keadilan. Tutur Martinus Zebua, SH.

(Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *