Melanggar Perda, Wali Kota Tangsel Harus Cabut Izin Bintaro Mall Xchange

Melanggar Perda, Wali Kota Tangsel Harus Cabut Izin Bintaro Mall Xchange

JAKARTA, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tangerang Selatan resmi mengeluarkan surat bernomor MP.01.01/654-36.07/VIII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019. Surat ini merupakan tindak lanjut perintah dari Direktur Persengketaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bernomor SK.05.03/448-800.38/VI/2019.

Untuk diketahui, Direktur Persengketaan Kementerian ATR/BPN Brigjen Pol Hary Sudwijanto memerintahkan kepada Kepala BPN Tangsel untuk melakukan penelitian mengenai data fisik yuridis dan administrasi terhadap permohonan pengukuran atas tanah Girik Letter C No. 428 seluas 11.320 m2 atas nama (alm) Alin bin Embing.

Kuasa ahli waris penuh, Poly Betaubun mengatakan BPN Tangsel menyebutkan bahwa tanah Girik Letter C No. 428 atas nama Alin bin Embing tidak termasuk ke dalam izin Hak Guna Bangunan (HGB) No 2168/Pondok Jaya atas nama PT. Jaya Real Propety, Tbk.

“Surat dari BPN Tangsel itu sudah diserahkan ke Kementerian ATR/BPN,” kata Poly Betaubun di kawasan Bintaro, Tangsel, Senin (16/9/2019).

Dijelaskan Poly, lebih detail, tanah milik (alm) Alin bin Embing dengan ahli waris Yatmi dicaplok PT. Jaya Real Property, Tbk. Dengan begitu, tanah milik PT Jaya Real Property, Tbk luasnya tidak mencapai 51.923 m2 seperti yang mereka klaim.

“Jadi, tanahnya PT. Jaya Real Property, Tbk tidak seluas itu. Di dalam itu ada tanah milik almarhum Bapak Alin bin Embing dengan ahli waris Ibu Yatmi yang mereka caplok,” jelas Poly.

Mengenai adanya anggapan bahwa dari 11.320 m2, di antaranya seluas 196 m2 sudah dimutasi atau dijual, tegas Poly, dibantah oleh pihak Kelurahan Pondok Jaya.

Menurut keterangan secara tertulis dan resmi Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, dan Surat Penetapan Waris Pengadilan Agama Tigaraksa bernomor 233/Pdt.P/2010/PA.Tgrs, nama-nama ahli waris yang disebut-sebut telah mengalihkan kepemilikan tanah milik (alm) Alin bin Embing tidak ditemukan di dalam dasar peralihan surat bernomor 594/228-Pem yang dikeluarkan Lurah Pondok Jaya Achmad Saichu.

“Diperkuat lagi oleh surat dari kantor Kecamatan Ciledug dengan No. 693/207-PPAT/2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rudy Wahyudi,” tuturnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, sangat jelas sekali, PT. Jaya Real Property, Tbk telah melakukan tindak pidana dengan melakukan pencaplokan tanah milik (alm) Alin bin Embing. Dengan begitu, berpegangan pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangsel Nomor 14 Tahun 2011 pasal 15 tentang Penertiban Bangunan dan ditindaklanjuti dengan Pasal 16, maka maka Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diani harus mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bintaro Jaya Mall Xchange, dan mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik yang sah sesuai hukum yang berlaku, yakni (alm) Alin bin Embing dengan ahli warisnya Yatmi.

Poly mengingatkan kepada Wali Kota Tangsel Airin untuk patuh terhadap perintah Undang-undang, juga Perda Kota Tangsel. Ia mendesak Airin untuk segera mengeksekusi dan menyelesaikan kasus perampasan tanah ini.

“Airin juga harus patuh dan mendukung Presiden Joko Widodo yang gencar memberantas mafia tanah yang melibatkan oknum aparat. Airin harus menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai sumpah jabatan yang dia ucapkan saat dilantik,” ucap Poly.

Ungkap Poly, persoalan perampasan tanah yang dilakukan PT. Jaya Real Property, Tbk ini sudah diketahui oleh Presiden Jokowi. Dirinya bersama ahli waris, Yatmi, menceritakan langsung kepada presiden pada Februari 2019 lalu.

“Saat itu Bapak Jokowi menghadiri acara pembagian sertifikat tanah wakaf kepada masyarakat di Masjid Raya Bani Umar, Bintaro. Kepada kami, Pak Jokowi berjanji akan memperhatikan kasus perampasan tanah milik ahli waris ini,” pungkasnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *