Pengadilan Negeri Bengkalis Menolak Praperadilan, Gusri Eka Putra Bersama Keluarga Melaporkan Ke Mahkamah Agung & Komisi Yudisial Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bengkalis Menolak Praperadilan, Gusri Eka Putra Bersama Keluarga Melaporkan Ke Mahkamah Agung & Komisi Yudisial Republik Indonesia

Gemantara.Com – Riau

Gusri Eka Putra yang sebelumnya ditangkap oleh jajaran kepolisian resor Bengkalis melalui Polsek Mandau di Duri dan serta penerapan Pasal 365 Jo. Pasal 363 Jo. Pasal 55, 56 KUPidana yang diterapkan oleh pihak Termohon sangat bertolak belakang dengan fakta hukum yang terungkap di Ruang Persidangan.

Kuasa hukum Pemohon Pra Peradilan: dari Kantor Hukum Advokat Freddy Simanjuntak, SH., MH dan Rekan menyampaikan bahwa berdasarkan fakta hukum seperti keterangan para saksi dibawah Sumpah baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, Bukti Rekaman Suara dalam bentuk CD dan Alat Bukti Surat yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa sesungguhnya client kami (Pemohon) bukanlah Pelaku Tindak Pidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Penyidik Polri (Termohon). Adapun alasan pengajuan permohonan Pra Peradilan ini adalah terkait dengan Penetapan Status Tersangka, Penyitaan Barang Bukti, Penangkapan dan Penahanan yang Tidak Sah

Terkait Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Bls, pada hari senin, tanggal 7 Oktober 2019 yang di Pimpin oleh Hakim Tunggal W. D. S, SH., MH, menurut hemat kami menciderai rasa keadilan hukum dan kami sangat menyesalkan dengan hasil keputusan Hakim Tunggal yang didalam Pertimbangan hukumnya tidak ada sedikitpun menyinggung tentang keterangan para saksi, Rekaman Suara percakapan antara Pemohon dengan Pelapor dan serta tidak ada menyinggung tetang penerapan pasal yang dituduhkan yaitu Pasal 365 Jo. 363 Jo. 55,56 KHUPidana dan juga didalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang disampaikan oleh Pihak Penyidik kepada Kejaksaan Negeri Bengkalis disana disebutkan Penyidikan mulai dilakukan pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2019 sementara kejadian dan Laporan si Pelapor ke Polsek Mandau hari Jum’at, Tanggal 23 Agustus 2019 sementara penerapan pasal yang digunakan untuk menjerat Pemohon sangat bertolak belakang dan bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga di dalam persidangan terungkap bahwa terhadap diri Pelapor (Jamas Marbun) tidak ada Visum Et Repertum, hal ini membuktikan tidak benar terjadi kekerasan dan atau ancaman kekerasan dan kemudian Pelapor mengaku bahwa disaat kejadian tidak ada jeritan dan tidak pingsan karena tidak ada kekerasan secara fisik.

Dan atas permintaan keluarga Pemohon Pra Peradilan kepada kami sebagai Penasihat Hukum agar melaporkan tentang adanya Putusan yang ter indikasi tidak berpihak pada keadilan dan pihak keluarga sangat menyesalkan dan keberatan sehingga kami diminta untuk melaporkan tentang Putusan ini kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan kepada Komisi Yudisial dan tembusan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Kementeri Hukum dan HAM RI, Komisi III DPR RI, Jaksa Agung RI, Kapolri dan Komnas HAM RI.

Media Group ( red )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *