Penyusunan APBD Perubahan Antara DPRD dan Bupati Morowali Utara ada Keganjilan

Penyusunan APBD Perubahan Antara DPRD dan Bupati Morowali Utara ada Keganjilan

Sulawesi Tengah- Penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Morowali Utara tidak diizinkan untuk melakukan perubahan berdasarkan UU Pasal 317 ayat 2 dan 3 tentang Penyusunan APBD

“Hal ini disampaikan oleh Andri Muhammad Sondeng Kepada wartawan P.Tambunan di ruanganya 13/9/2019 sebab hingga 30 September 2019 tidak ada keputusan bersama antara Anggota DPRD Morut dengan Bupati Morowali utara “Aptripel Tumimomor menyangkut APBD tersebut,

Sekalipun kami sudah menyelenggarakan Paripurna 30-september 2019 lalu sehingga seluruh proses APBD perubahan di kabupaten Morowali Utara yang dilakukan oleh team TAPD melalui PERKADA tidak diperbolehkan,”Ujar Andi.

“Sebab PERKADA justru hanya berfungsi secara administratif dan terbatas saja, sehingga untuk menggunakan Anggaran Menjadi merajuk pada Postur APBD Pendapatan, ada apa ini?,”Kata Andri.

Jadi kami sebagai anggota DPRD Morowali Utara menemukan fakta keganjilan banyak reposisi anggaran antara unit kegiatan dan program kegiatan didalam APBD Perubahan.

“Untuk itu peristiwa ini menjadi catatan penting bagi Anggota DPRD Morowali Utara menjelang pengesahan Pagu APBD Tahun 2020,

Jadi kewajiban saya sebagai Sekretaris komisi I DPRD dan Anggota BAPEMDA dari Wakil ketua Fraksi PKB Morowali Utara agar diketahui oleh seluruh OPD Kabupaten Morowali Utara bahwa mereka telah Melanggar Ketentuan UU dalam pengesahan anggaran dan tidak boleh terjadi lagi di periode-periode mendatang,”Tutup Andri.

Lp: P.Tambunan/Tim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *