SIDANG PELANGGARAN ETIK KPUD DAN BAWASLU NIAS UTARA TELAH DI GELAR DKPP RI. 

SIDANG PELANGGARAN ETIK KPUD DAN BAWASLU NIAS UTARA TELAH DI GELAR DKPP RI. 

GEMANTARA.COM (Medan),11 Agustus 2019

Laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPUD dan Bawaslu Nias Utara telah usai digelar persidangan oleh DKPP RI di Kantor Bawaslu Propinsi Sumatera Utara, pada hari Kamis, 8/8/2019.

Perkara ini teregistrasi nomor 192-PKE-DKPP/VII/2019 dengan Pihak Pengadu, Sonitehe Telaumbanua, S. H. M. Kn. Selaku Advokat dan Calon DPRD Propinsi Sumatera Utara dari Partai Golkar. Teradu pihak KPUD Nias Utara diantaranya: Evorianus Harefa ( Ketua), Pdt Inotonia Zega, Elisama Nazara, Karyanto Lase, Munawaroh selaku anggota. Pihak Bawaslu, Memori Zendato (Ketua) Oibuala Laia selaku Anggota. 

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis dari DKPP RI Dr. Alfitra Salamm, Nazir Salim Manik(unsur masyarakat)  Ira Wirtati (unsur KPU) Herdi Munthe (unsur Bawaslu) selaku anggota Majelis.Dalam pokok pengaduan yang dijabarkan pengadu dalam persidangan menyatakan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik yang diperbuat Komisoner KPUD Nias Utara bersama sama dengan pihak Bawaslu Nias Utara yaitu: adanya sekretariat kantor PPK di Kecamatan Sitolu Ori bertempat dirumah Keluarga Komisioner KPUD Nias Utara Pdt. Inotonia Zega dan keluarga Caleg Gerinda terpilih bernama Arimei Zega yang digunakan tempat menyimpan kotak suara dan merekapitulasi tanpa adanya pencegahan dari pihak Bawaslu dan Komisoner KPUD Nias Utara untuk menganjurkan PPK berkantor di Kantor Camat setempat. 

Tidak hanya sampai disitu,  tetapi juga tempat rekapitulasi suara ditingkat KPUD Nias Utara digiring pelaksanaannya di hotel Nias Place Kota Gunungsitoli, milik Buala Zega alias Ama Masa selaku orang tua Pdt. Inoto Nia Zega dan Caleg Gerinda Arimei Zega,  dimana tempat ini adalah diluar yuridiksi pemerintah kabupaten Nias Utara. Sehingga ada dugaan desain untuk tujuan tertentu,termasuk menguntungkan keluarganya dalam penggunaan anggaran negara dalam sewa hotel. Pada hal di Nias Utara sendiri ada gedung yang bisa digunakan sebagaimana dengan kabupaten lainnya di pulau Nias untuk efesien biaya, beber Advokat Sonitehe Telaumbanua. 

Dalam penjabarannya persidangan juga menyatakan bahwa pihak Bawaslu Nias Utara seolah olah sudah kerjasama menyetujui orientasi kepentingan keluarga dalam pemilu karena buktinya mereka hadir dalam hotel itu. Selain fakta itu juga Ketua Bawaslu Nias Utara Memori Zendato didapatkan saudara kandungnya Melinus Zendato sebagai pegawai non PNS di Bawaslu Nias Utara sebagai tenaga pengawas, serta adek kandungnya Deswita Zendato sebagai anggota PPK Kecamatan Lotu. Fakta ini yang menggambarkan bahwa tidak berjalannya pengawasan atas perilaku KPUD Nias Utara dalam menyelenggarakan pemilu karena secara bersama-sama mempunyai kepentingan untung menguntungkan pihak keluarga dalam menjalankan tugasnya. Ulas Sonitehe dalam persidangan. 

Keadaan ini sangat menciderai Wibawa negara dalam menyelenggarakan pemilu, seolah olah kabupaten Nias Utara dikendalikan pemilu oleh kepentingan keluarga, dan diperlakukan suka suka. Bayangkan saja, saya sebagai Caleg Propinsi pada waktu mendatangi hotel itu tidak boleh masuk didalamnya melihat perhitungan. Untuk itu harap penegakkan etika yang mulia atas peristiwa ini agar diberikan sanksi pemecatan terhadap Komisioner KPUD dan Bawaslu Nias Utara karena ini sangat memalukan dan tidak mendidik sebagai penyelenggaraan pemilu yang jujur. Harap Soni usai menjabarkan pokok pengaduan. 

Usai Pengaduan, pihak teradu dari KPUD Nias Utara memberikan jawaban terkait sekretariat PPK dirumah keluarga Pdt. Inotonia Zega menyatakan bahwa benar itu rumah keluarga Pdt. Inotonia Zega bernama Ina Kris Zega istri dari saudara tirinya atau anak dari Bapaknya lain Ibu. Namun itu tidak karena intervensi dari KPUD Nias Utara  tetapi murni inisiatif dari anggota PPK. 

Bahwa benar memang dihitung di hotel Nias Place, diluar Nias Utara atas berbagai pertimbangan yang diambil pada tanggal 30 April 2019, yaitu: jaringan internet di Nias Utara sulit di akses untuk situng,  saran dari Kasat Intelkam Polres Nias terkait faktor keamanan, sudah ada dalam DIPA KPUD Nias Utara perencanaan full board meeting. Atas dasar itu penugasan Kasubbag Teknis Suarman Hulu mensurvey hotel di Gunungsitoli dan didapatkan hotel Nias place satu satunya yang layak tempat rapat. 

Usai dijawab oleh KPUD Nias Utara, Teradu Bawaslu Nias Utara memberi jawabannya menyatakan bahwa sama sekali tidak mengetahui tempat PPK Sitolu Ori bersama hotel Nias place adalah milik keluarga Komisioner Pdt.Inotonia Zega. Ulas jawaban yang dibacakan Oibuala Laia .

Lebih lanjut dipaparkan jawabannya oleh Ketua Bawaslu Nias Utara Memori Zendato terkait adanya keluarganya di lembaganya adalah diluar kewenangannya karena yang merekrut adalah Sekretaris Bawaslu, tidak ada intervensi saya disitu, dan tidak mungkin melarang juga saudara saya untuk dia bekerja. Termasuk adek kandung saya yang di PPK, itu kewenangan KPUD Nias Utara. Tutur Memori Zendato. 

Usai dilakukan jawab  masing masing pihak baik pengadu dan Teradu, Majelis sidang memberi waktu kepada Teradu memperkuatkan jawabannya lewat saksi yang dihadirkan. Ada 3 orang saksi yang dihadirkan KPUD Nias Utara yakni: Murniati Waruwu selaku Ketua PPK Sitolu Ori pada saat Pemilu Gubernur Sumatera Utara,  dan Rosilia Zega selalu Ketua PPK Sitolu Ori saat Pemilu 2019.

Dalam penuturan saksi Murniati Waruwu mengatakan bahwa benar Kantor tersebut milik keluarga Komisioner KPUD Nias Utara Pdt. Inotonia Zega, itu sudah digunakan sebelum pileg tanpa intervensi atau arahan dari Inotonia Zega, kami pilih itu karena tempatnya Bagus dan nyaman,  namun selanjutnya disambung lagi oleh Ketua PPK lama. Usai diterangkan oleh Murniati, Majelis mencerca Rosilia Zega apa alasan kenapa tidak di kantor Camat apalagi sudah ada Caleg saudara kandung Inotonia Zega, Rosilia Zega mengatakan bahwa Kantor Camat tidak layak, tidak ada air, sempit, dan ruang rapatnya dekat WC. 

Usai mendengar penjelasan itu langsung pihak Pengadu menunjukkan gambar Kantor Camat dengan rumah sewa itu dihadapan Majelis, sambil Majelis mengingatkan saksi agar jujur karena sudah di sumpah. 

Majelis silih berganti bertanya kepada kedua PPK. Apakah kantor itu disewa?  Murniati menjawab, saat saya Ketua PPK kami sewa 1 juta setahun,  kalo PPK baru 1’5 juta. Majelis kembali bertanya, sewa tersebut apa perbulan atau per tahun dan bagaimana listriknya ?  Tanya Majelis.  Murniati dan Rosilia mengatakan semua semuanya disitu sama listriknya. Majelis pun heran sambil berkata,  masa iya sampai kurang dari 100 ribu. Tanya majelis lagi, dari mana itu uang bayarnya, apa dari anggaran?  Keduanya menjawab itu patungan kami sewanya.. Majelis bertanya, apa uangnya bukan dari Caleg Arimei? Bukan yang mulia.. Akhirnya majelis sidang berceloteh, Bagus.. Kalian pasti masuk surga, uang kalian beri sumbangan untuk pemilu.. 

Setelah dicerca,  kedua saksi dari PPK, Pengadu Sonitehe Telaumbanua, menelaah kepada Majelis sidang jawaban Teradu KPUD Nias Utara tentang baru dirapatkan. Komisioner KPUD Nias Utara tanggal 30 April 2019 tentang mencari tempat rekapitulasi lewat survey dan penguasan Kasubag Teknis KPUD Nias Utara untuk Survey.. Kapan dilakukan surveynya karena tanggal 30 April 2019 rapat, tanggal 1 Mei libur dan tanggal 2 Mei 2019 sudah ada rekapitulasi di hotel dan kenapa tiba tiba terunjuk hotel orang tuanya tersebut?  Jangan jangan hanya akal akalan saja menggaruk uang negara karena faktanya sebelumnya sudah ada desain spesifikasi full boar meeting di DIPA KPUD Nias Utara.  Kan sudah ada desain pengarahan jauh jauh sebelumnya bahwa sengaja tidak mau direkap di Nias Utara karena pengarahan terencana untuk kepentingan hotel tertentu lewat pengaturan spesifikasi. 

Dari telaah pengadu tersebut, akhirnya Majelis terbuka ide menanyakan kepada saksi Suarman Hulu, kapan saudara survey,apakah ada kontraknya?  Suarman menjawab tanggal 30 April, Majelis bertanya lagi, kapan diteken kontraknya?  Suarman menjawab sedikit tarik napas, tanggal 30 juga yang Mulia.. Majelis juga sempat bertanya dasar hukum pengadaan jasa hotel tersebut dan petujuk teknisnya, namun Suarman tidak bisa menjelaskan. 

Usai diberi kesaksian oleh Teradu, Saksi Pengadu Timelinus Nazara selaku Sekretaris Partai Golkar Nias Utara mengatakan bahwa tidak benar di Nias Utara internet tidak bisa diakses untuk kepentingan situng, maupun tempat yang layak untuk dibuat rapat. Banyak tempat dan gedung pemerintah yang layak dijadikan tempat rekapitulasi. Dan tidak benar adanya gangguan keamanan di Nias Utara  Apa yang diungkapkan KPUD Nias Utara ini sebagai alasan adalah merugikan daerah Nias Utara. Seolah olah Nias Utara ini yang sudah berdiri sepuluh tahun begitu parahnya tidak mandiri bisa melakukan kegiatan untuk kepentingan pemerintahan. Tapi sengaja dibuat alasan ini untuk kepentingan yang seperti ini. Kata Saksi Timelinus berapi api di persidangan. 

Setelah bersidang selama hampir 5 jam akhirnya sidang ditutup dengan majelis sidang meminta para pihak menyusun kesimpulannya untuk dikirim via email DKPP sebelum diputuskan perkara dalam waktu yang akan ditentukan. 

Pihak Pengadu, Sonitehe Telaumbanua saat ditanyakan wartawan mengatakan bahwa dugaan perbuatan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPUD Nias Utara bersama Bawaslunya adalah telah terbukti dipersidangan. Jadi layak mereka dipecat demi tegaknya kehormatan pemilu. Bahkan fakta fakta ini kemudian bisa menjadi bahan dan rujukan masuk pengusutan dugaan tindak pidana korupsi terkait penunjukkan jasa hotel tersebut karena sudah ada desain yang diatur terencana.Kata Sonitehe.( febeanus zalukhu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *