Akhirnya Kades Lauru Fadoro Dilaporkan Di Polres Nias Dugaan Pemalsuan tanda tangan TPK ADD/DD 

Akhirnya Kades Lauru Fadoro Dilaporkan Di Polres Nias Dugaan Pemalsuan tanda tangan TPK ADD/DD 

Gemantara.Com ( Nias Utara) Kepala Desa Lauru Fadoro Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara Prov Sumut. An, Iza’aki Waruwu.Telah di laporkan Oleh beberapa TPK Tim Pengelola Kegiatan Dana Desa 2018. Kepada Camat Afulu dan Ke Dinas PMD Nias Utara, Tertanggal, (20/06/2019.) Terkait beberapa dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai dengan Prosedur dan mekanisme dan tata cara pelaksanaan Penggunaan DD/ADD dan termasuk Pemberhentian dan Pengangkatan Aparat dan Perangkat Desa Lauru Fadoro Yang dilakukan sepihak oleh Kepala desa.

Dan pada saat Camat Afulu Otoni Zebua, menindaklanjuti surat laporan tersebut mengundang kedua belah pihak baik Kepala Desa maupun pihak pelapor dikantor camat afulu (28/06/2019) Namun tidak membuahkan hasil dan akhirnya dilaporkan secara resmi ke pihak Polres Nias yang di dapingin oleh Lembaga DPD Gemantara raya Kepulauan Nias pada hari Senin (08/07/2019.)

Dalam surat laporan tersebut ada beberapa hal yang diduga kuat adanya penyelewengan dan penyimpangan antaran lain:

1. Pemalsuan Tanda Tangan Bendahara atas nama Iman Hadirat Syukur Lase pada Penarikan DD /ADD tahap II dan III tahun anggaran 2018.

2. pemalsuan tanda tangan pada SPJ ADD/DD 2018.

3. Pengakatan Sekdes Lauru Fadoro yang tidak sesuai dengan prosedur pada tahun 2018 dan tidak sesuai dengan UU No, 6 thn 2014./ Pemendagri No, 67, Perda No. 8, thn 2019 atas perubahan Perda No. 7 thn 2017 tentang pengakatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

4. Pelaksanaan kegiatan DD yang tidak sesuai dengan RAB. 

5.Pemberhentian secara tidak hormat KAUR Keuangan An.Iman Hadirat Syukur Lase. 

6.Pengangkatan dan penetapan Yaaro lase Penganti KAUR Keuangan tanpa melalui musyawarah di tingkat Desa Lauru Fadoro.

7.Penetapan Usulan Prioritas program dan lokasi pembangunan Desa tahun 2019, di tetapkan oleh Kepala Desa sendiri tanpa melalui Musrenbangdes. 

8. Lanjutan pembangunan Fisik Dana Desa atau Silva 2018 telah diubah oleh Kepala Desa tanpa melalui musyawarah.

9. Penyusunan atau penetapan usulan Prioritas pembangunan Desa baik RKPDES dan APBDES 2019, disusun dan ditetapkan oleh Kades tanpa melibatkan beberapa pihak sebagaimana ketentuan pelaksanaan kegiatan Desa. Pembentukan TIM Penyusun sesuai dengan Juknis yang berlaku. 

10. Pembentukan dan pengangkatan  KAUR dan KASI tidak melalui musyawarah Desa. 

11. Peserta yang mengikuti BIMTEK TA. 2019. yang tidak sesuai dengan persedur.

Ketika awak media konfirmasi salah seorang Pelapor An. Simeoni Waruwu Kepala Urusan Perencanaan, terkait laporan yang telah mereka sampaikan kepada Pihak Polres Nias. Ia menjelaskan bahwa kami sangat merasa dirugikan dan merasa dizolimi hak kami dan hal ini kami tidak terima atas tindakan kades terhadap manipulasi dan merekayasa tanda tangan kami dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa 2018 tanpa persetujuan kami.” Ungkapnya dihalaman Polres Nias Senin (08/07/2019)

Dan tambahnya lagi, kami memohon kepada pihak Polres Nias supaya laporan kami dapat segera diproses secara hukum demi mendapatkan keadilan yang berlaku di NKRI.” harapnya”

Ketua DPD Gemantara Raya Kep. Nias An. Febeanus Zalukhu. Menanggapi serius adanya laporan pihak yang merasa dirugikan yang dilakukan oleh kades sendiri yang diduga Kades Lauru Fadoro telah memalsukan atau merekayasa beberapa tanda tangan dalam kegiatan Dana Desa Lauru Fadoro, sehingga dilaporkan kepada pihak polres Nias dan ia berharap kepada pihak penyidik Polres Nias, dapat segera melakukan penanganan dan proses hukum, kita yakin dan percaya bahwa pihak Polres Nias dapat mengungkapnya demi kebenaran dan keadilan.”tuturnya” (Martinus Zalukhu) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *