Akhirnya Tim APIP Kab Nisut,Audit DD 2018 Desa Sisarahili Kec Names

Akhirnya Tim APIP Kab Nisut,Audit DD 2018 Desa Sisarahili Kec Names

Nias Utara,- kepala inspektorat kab Nias Utara.Tolanaso gea S. Pd.saat dikonfirmasi  oleh kru media ini, melalui seluler (28/03) Membenarkan bahwa Tim APIP dari Inspektorat Kab, (Nisut) Telah melakukan audit dan sekaligus  Turun kelokasi kegiatan fisik Dana Desa 2018 desa Sisarahili Namohalu Esiwa.(25/03/2019) berdasarkan laporan pengaduan masyarakat desa Sisarahili.kunjungan Tim kesana Untuk melakukan pemeriksaan atau mengaudit dan hasilnya mohon di tunggu dari Tim APIP sebab bukan hanya satu Desa yang mereka periksa dalam beberapa minggu kedepan ini,pesan singkat.

      Menurut informasi yang di peroleh kru media dari salah seorang masyarakat Desa sisarahili atas nama Olianus harefa,menjelaskan bahwa pada bulan januari 2019, kami telah menyampaikan laporan secara tertulis kepada pihak inspektorat kabupaten Nias Utara.Dalam laporan yang kami sampaikan adalah dugaan penyelewengan keuangan Dana Desa 2018 di Desa Sisarahili, yang tidak sesuai juknis dan aturan yang ada, Tentang pelaksanaan kegiatan  dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat pemanfaat. 

ada pun beberapa hal yang kami uarikan pada laporan di maksud yang kami duga adanya penyimpangan atau ada unsur kerugian Keuangan Negara.Hal itu sebagai bahan Pertimbangan atau sebagai dasar pemeriksaan oleh pihak APIP dari inspektorat.”jelasnya”

        Lanjut Tokoh masyarakat Ama Jofi harefa, kami mengharapkan ada hasil audit dari pihak APIP atau temuan segera menyampaikan kepada pihak yang berwajib.Guna di proses secara hukum itu harapan kami sebagai masyarakat pemanfaat, dan yang merasa di rugikan oleh Kades Sisarahili An. Menitehe Harefa selaku Pengguna anggaran (PA) 

kami percaya bahwa inspektorat dalam hal ini bagian dari pengawasan dari tingkat kabupaten Nisut.Dan kami yakin turunnya APIP  ke Desa Sisarahili untuk mengaudit Kegiatan Dana Desa 2018 sesuai dengan laporan yang kami sampaikan pada beberapa bulan yang lalu, “ucapnya”

Ketua LSM Fortaran.Febeanus Zalukhu, saat di ambil tanggapannya di lotu (28/03) mengharapkan pihak APIP benar benar menjalakan tugas Secara paradigmatistik.Sebab Inspektorat dalam hal ini, sebagai bagian dari APIP sesuai PP. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.Dan bertugas sebagai Sebagai Catalyst dengan menjalankan fungsi,Quality Assurance atau penjamin mutu, dan Consulting Partner atau sebagai, konsultan dengan menjalankan fungsi Early Warning System atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan eksternal, dengan penuh tanggungjawab.

      Febeanus menjelaskan bahwa Fungsi APIP merupakan pengawasan dan Memberikan keyakinan memadaiatas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, Memberikan peringatan dini dan mengingatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dan Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.”tuturnya”

     Febeanus  menyebutkan.Dalam hal pengawasan penganggaran Dana Desa TA. 2018, Kita berharap APIP tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 (1) : “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, Efektif, Efesien, Ekonomis, Transparan, dan Bertanggungjawab dengan memperhatikan Azas Keadilan, Kepatutan, dan Manfaat untuk masyarakat.

      ” juga dengan memperhatikan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Bab III Pasal 4 : 

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.Berarti kegiatan kegiatan lain baru bisa dilaksanakan setelah kedua item program di atas sudah terpenuhi.

 

      Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 10 (2) Ketentuan tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I menjadi dasar penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

dan Perbup Nias Utara No. 7 Tahun 2018  tentang Juknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kab. Nias Utara pasal 14.

Dengan adanya laporan masyarakat desa Sisarahili Namohalu Esiwa.yang Sudah di sampaikan kepada pihak inspektorat,maka kita tetap menunggu hasil dari pada auditor APIP dan tetap mendukung kinerja APIP Nias Utara tentang efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Dana Desa khususnya di Desa Sisarahili.
*JUNIUS ZALUKHU*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *