Apakah Proyek Siluman,?Proyek Tampa papan Plang Pengerjaan,Diduga Proyek pemerintah Daerah kab.kampar: Akvis,organisasi pers&Pakar Hukum Angkat Bicara

Apakah Proyek Siluman,?Proyek Tampa papan Plang Pengerjaan,Diduga Proyek pemerintah Daerah kab.kampar: Akvis,organisasi pers&Pakar Hukum Angkat Bicara

Kampar-Provinsi Riau.
Diduga Proyek Siluman, Tampa Ada papan Plang Pengerjaan Marak: Apakah itu yang di sebut proyek siluman,? ‘Dari hasil pantauan tim investigasi di Desa petapahan Jaya. Kecamatan Tapung, Kabupaten kampar. Provinsi Riau. Minggu 15/12/2019.

Tim investigasi menemukan pengerjaan Box Culvert Di desa petapahan jaya yang tidak adanya papan plang pengerjaan Boxculvert. ironisnya lagi ketika awak media mengkomfirmasi perkerja tersebut ternyata bukan masyarakat dari desa petapahan jaya, “Tim bertanya terhadap pekerja,, pekerjaan ini proyek siapa dan siapa kontraktornya,,? Ini proyek dari provinsi apa kabupaten kampar,,? “Tanya tim investigasi ke pekerja.

jawabnya,, ini diduga dari pemerintah daerah (pemda) kampar,,! jika masalah plang dan anggaran dananya kami tidak tau..!
Jawab pekerja yang menggunakan baju kaos merah tersebut..

sangat di sayangkan sekali, ternyata masyarakat sekitar pun saat di tanyai tim, menyebutkan kami tidak ada di tawari ikut bekerja di pengerjaan boxculvert tersebut, apa salahnya jika kami diberi pekerjaan juga, atau di ajak dalam pegerjaan Boxculvert tersebut, ucapnya

Ketua DPD GWI Riau Menyebutkan sebaiknya jika kontraktor-kontraktor jika mendapatkan tender proyek yang tidak memasang plang pengerjaan/papan informasi sebaiknya pihak pemda / PUPR sebaiknya jangan memakai kontraktor seperti itu lagi, se akan-akan ada yang di sembunyikan di pekerjaan proyek tersebut jika tidak ada papan informasi/plang proyek.”pungkasnya

Tim pun bertanya dengan kepala desa petapahan jaya, dan kades pun menyampaikan bahwa pengerjaan Boxculvert tersebut bukan proyek dari angaran ADD&DD. desa petapahan jaya. Kemungkinan dugaan itu proyek pemerintah daerah (pemda) “pungkasnya

Kaperwil newsKPK.com mencoba mengkomfirmasi kabid PUPR Rusdi Kampar melalui diduga nomor WhatsApp nya dengan nomor 08126658×××× mengenai pengerjaan Boxculvert tersebut,[16/12 08:38] Kabid PU Rusdi Kampar: Tks info nya pak, nanti akan di konf dg ppk nya,apa betul kegiatan beliau.

[16/12 08:38] Kabid PU Rusdi Kampar: Klu betul akan dicek ke lapangan oleh ppk tks

Dosen Hukum UIR Dr.Nurul Huda.SH.MH. Angkat bicara terkait Pembangunan infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya. Bagaimana tidak, reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkait dengan tujuan tersebut, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran, seperti tidak adanya papan proyek pada program pembangunan. Sejauh pantauan lapangan hingga saat ini tidak terlihat papan pengumuman proyek tersebut.

Padahal, transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek.

Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah. Seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014).tuturnya

Direktur Lembaga Forum masarakat Bersih FORMASI RIAU itu pun menambahkan bahwa. Adapun secara teknis, aturan tentang pemasangan papan pengumuman proyek biasanya diatur lebih detail oleh masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berarti jika di lapangan terdapat sebuah proyek yang tidak menyertakan papan pengumuman proyek, sudah jelas menabrak aturan.

Sejumlah pekerjaan proyek baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi maupun APBD kabupaten sedang berjalan.”tutup Dosen Hukum Dr.Nurul Huda.SH.MH tersebut.

Lp/s/tim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *