Apresiasi Anggota Komite IV DPD RI Kepada BPKP Babel

Gemantara.com,Bangka Belitung – Bertempat di Kantor Perwakilan Bangka Belitung, BPKP (Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan) Provinsi Bangka Belitung menerima kunjungan kerja anggota DPD RI Ir. H. Darmansyah Husein beserta rombongan.

Anggota DPD RI dan rombongan disambut oleh Kepala BPKP provinsi bangka belitung Ikhwan Mulyawan dan Pejabat Struktural di lingkungan BPKP provinsi Bangka Belitung,Pangkalpinang,Kamis 12/03/2020.

Kunjungan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari hasil rapat kerja Komite IV DPD RI dengan BPKP Pusat.Kunjugan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka kegiatan penyerapan aspirasi dan diskusi bersama BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam kunjungannya Ir.H.Darmansyah Husein yang merupakan Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan bertugas di Komite IV yang meliputi bidang keuangan Pusat dan Daerah menjelaskan maksud kedatangan dan sekaligus profile keanggotaannya di DPD RI kepada pejabat BPKP yang hadir.

Hal ini disampaikan oleh anggota Komite IV DPD RI Bangka Belitung Ir.Darmansyah Husein dalam kegiatan reses anggota Komite IV DPD RI dalam rangka pengawasan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa. di kantor BPKP Perwakilan Provinsi Bangka Belitung.

Dalam diskusi membahas Fokus pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Bangka Belitung yaitu peningkatan akuntabilitas keuangan desa melalui Aplikasi Siskeudes, aplikasi ini sebagai tools yang membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dengan implementasi mencapai 100%, yaitu telah digunakan oleh 309 desa di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengembangan Aplikasi Siswaskeudes akan membantu APIP Kabupaten/Kota/Provinsi untuk melakukan Pengawasan atas pengelolaan keuangan desa dengan menerapkan konsep manajemen risiko dan CACM.

Diskusi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari Toni Halomoan, Staf Ahli AnggotaDPD RI yaitu “Bagaimana upaya BPKP terkait ketidaksinkronan antara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa?.”

Dalam pertanyaan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Ikhwan Mulyawan menjawab “Permasalahan ketidaksinkronan antara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah sejak lama menjadi atensi BPKP, baik di Daerah maupun di Pusat, dan terus dikomunikasikan kepada Kementerian terkait untuk dilakukan pemecahan atas masalah tersebut.”

Komite IV DPD RI mengapresiasi peran BPKP dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, terutama terkait Aplikasi Siskeudes dan Siswaskeudes. BPKP mempunyai peranan penting dalam melakukan pendampingan kepada Kabupaten/Kota/Provinsi untuk memperoleh opini WTP.

(Gun”77,MZA &WDH Pratama)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *