Bebasnya Enam Pejuang Lingkungan Dari Segala Tuntutan

gemantara.com, Bangka Belitung – Pengadilan Negeri Sungailiat dalam sidang ketiga dengan agenda tanggapan JPU terhadap esepsi penasehat hukum kepada 6 (enam) terdakwa mantan Ketua RT, warga Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka akhirnya dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bangka berdasarkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat.
Kamis (17/12/2020).

Dalam sidang ketiga ini dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, Fatimah SH MH, selaku Ketua Majelis Hakim didampingi anggota, Dewi S, SH dan Arief Kadarmo SH. MH.

Selain itu sejumlah BEM Perguruan Tinggi di Pulau Bangka, yakni BEM Stisipol P12, BEM Polman Babel, BEM UBB dan BEM STAIN SAS Babel serta masyarakat Kelurahan Kenanga ikut mendukung dengan menggelar aksi solidaritas kepedulian terhadap 6 warga kenanga di jalan raya luar Gedung PN Sungailiat.

Pada saat sidang berlangsung para aktivis mahasiswa ini tidak mendapat izin masuk oleh petugas keamanan Polres Bangka dan Satpol PP Kabupaten Bangka sehingga mahasiswa
menggelar berbagai orasi yang intinya meminta agar para pejuang lingkungan Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat segera dibebaskan karena tidak bersalah.

Selesai persidangan, penasehat Hukum 6 warga kenanga AKBP (Purn) Zaidan menemui langsung warga dan mahasiswa yang masih berada di depan pintu pagar Pengadilan Negeri Sungailiat, beliau sangat bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillah wa syukurillah karena semua ini merupakan kehendak dari Allah SWT. Esepsi kita terhadap dakwaan jaksa itu dikabulkan oleh yang mulia majelis hakim karena surat dakwaan JPU itu gugur demi hukum dan ke 6 (enam) orang terdakwa yang ada di Lapas Sungailiat atas nama Robandi dan kawan-kawan untuk segera dikeluarkan pada hari ini.

“Kemarin saya juga sudah membuat tulisan bahwa kasus warga Kenanga adalah kasus pertama kali di dunia dimana orang membuat surat undangan sosialisasi hukum kenapa bisa dihukum. Menurut saya sangat aneh, oleh karena itu kita ajukan esepsi bersama-sama tim penasehat hukum dari LBH KUBI, pengacara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Muh Nuh sepakat dan satu pandangan dalam kasus ini dan harus dihentikan demi hukum, tegasnya.

Kemudian untuk tersangka lain yaitu Yuniot Man Sefendi yang ditetapkan tersangka pada Jumat (11/12/2020) lalu maka dengan sendirinya otomatis juga ikut gugur dan tidak bisa diproses lebih lanjut, karena kuncinya ada di sini sebagai satu kesatuan. Semuanya harus dibebaskan pada hari ini juga dan segera mengambil surat amar putusannya dari majelis hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, kami akan segera menjemput para terdakwa yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bukit Semut Sungailiat. kita berdoa supaya kejadian ini sebagai preseden baik terhadap upaya penegakkan hukum di Bangka Belitung ini,” jelas AKBP (Purn) Zaidan.

Korda BEM SI Babel,Wahyu Akmal, mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Aliansi Peduli Warga Kenanga sejak beberapa hari lalu karena menurut kami persoalan ini merupakan persoalan Babel, jika ini dibiarkan maka cerminan penegakan hukum sangat miris dan akan berefek pada masyarakat lain yang saat ini masih banyak berjuang terhadap lingkungan.

Kemudian kami juga sudah melakukan kajian terkait persoalan hukum yang menjerat warga Kenanga saat memperjuangkan lingkungannya dari aroma kurang sedap. Sudah jelas dalam Undangan-undang tentang lingkungan hidup menegaskan bahwa setiap warga negara tidak bisa dilaporkan pidana maupun perdata ketika sedang berjuang terhadap lingkungan mereka, kata Wahyu Akmal.

Arief Kadarmo, SH. MH
Humas Pengadilan Negeri Sungailiat mengatakan ada 4 atau 5 keberatan dalam perkara, salah satunya yaitu bahwa para terdakwa ini disebutkan sudah mengundurkan diri sebagai ketua RT, dan dalam identitas ada 3 terdakwa disebutkan masih ketua RT.

“Kemudian mengenai saksi ahli, kita juga tidak sependapat dan ada esepsi UU Anti Slep dan lainnya sehingga majelis hakim mempertimbangkan pada pokoknya dakwaan pertama kapasitasnya apakah para terdakwa masih menjabat atau tidak menjabat seperti yang didakwakan, ternyata identitas dan uraiannya itu tidak tegas, diatas disebutkan masih menjabat sebagai ketua RT tetapi di uraiannya disebutkan sudah tidak menjabat ,” kata Arief Kadarmo, SH.MH

“Sedangkan dalam dakwaan kedua pasal 263 KUHP dimana inti deliknya berbeda dengan pasal 288, tetapi isi uraiannya sama, sehingga majelis hakim berpendapat pasal 263 yang didakwakan tidak menguraikan bagaimana surat yang dipalsukan para terdakwa, bagaimana para terdakwa membuat surat palsu itu. Pokoknya unsur delik dalam pasal 263 itu tidak disebutkan karena uraian di dakwaan kedua itu sama dengan dakwaan pertama, sedangkan dakwaan pertama dan kedua inti deliknya berbeda,”Jelas Arief Kadarmo, SH.MH

“Karena itulah alasannya majelis hakim mengabulkan esepsi penasehat hukum para terdakwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu tidak tepat dan tidak jelas, maka dakwaan itu batal demi hukum. Berkas dakwaan kita kembalikan ke penuntut umum dan segera dibebaskan para terdakwa dari tahanan setelah keputusan majelis hakim diucapkan dan membebankan biaya perkara kepada negara,” tegas Arief Kadarmo, SH.MH

Ditempat yang berbeda, Kasi Pidum Kejari Bangka, Rizal menanggapi amar putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut,JPU Kejari Sungailiat untuk sementara ini kita masih melaporkan ke pimpinan dan menunggu petunjuk pimpinan untuk langkah selanjutnya.

Sekitar jam 17.15 WIB, 6 (enam) warga kenanga ini bebas dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bukit Semut sungailiat yang disambut langsung oleh AKBP (Purn) Zaidan dan teamnya, LBH KUBI, perwakilan warga kenanga dan selanjutnya ke 6 enam warga kenanga tersebut dibawa langsung ke masjid kenanga untuk melakukan sujud syukur atas pembebasan mereka.

Sesampainya di masjid, kedatangan mereka disambut dengan gembira dan isak tangis oleh masyarakat kenanga karena mereka adalah pejuang lingkungan kelurahan kenanga.

(Gun”77)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *