Di komfirmasi Sekda Kampar Tentang Dugaan Adanya Temuan Hasil Audit LHP BPK RI. Pada Penganggaran Di Sekretaris Daerah TA 2018 Tak ada klarifikasi

Di komfirmasi Sekda Kampar Tentang Dugaan Adanya Temuan Hasil Audit LHP BPK RI. Pada Penganggaran Di Sekretaris Daerah TA 2018 Tak ada klarifikasi

Kab.kampar – Riau.
Diduga Temuan hasil Audit LKPD LHP BPK RI, TA 2018 pungkas di jelaskan bahwa “Sekretariat Daerah Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Pemkab Kampar tahun 2018 menyajikan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp52.683.276.520,00 atau 85,15% dari anggaran sebesar Rp61.868.083.035,00.

Dari anggaran dan realisasi tersebut diantaranya terdapat penganggaran Belanja Habis Pakai berupa Belanja Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp70.525.000,00 yang antara lain terdiri dari penganggaran vas bunga kristal dan keramik hias masing-masing sebesar Rp13.650.000,00 dan Rp56.875.000,00.

Pengadaan tersebut merupakan kategori aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan mempunyai satuan barang di atas nilai kapitalisasi barang yang ditetapkan oleh Pemkab Kampar. “sebut di ungkapkan pada lkpd lhp bpk ri tersebut.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan,
A).Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada:

(1) Pernyataan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran paragraf 36 yang menyatakan bahwa belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai,belanja barang, bunga,subsidi, hibah, bantuan sosial;

2).Pernyataan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran paragraf 37 yang menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi;

B).Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

1).Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf (a) merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2).Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf b “digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

3).Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c) digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya, Kondisi tersebut mengakibatkan.

A).Belanja Pegawai dicatat lebih kecil (understated) sebesar Rp927.000.000,00.

B).Belanja Barang dan Jasa dicatat lebih kecil (understated) sebesar Rp3.660.097.632,37 dan lebih besar (overstated) sebesar Rp1.126.808.000,00
(Rp129.283.000,00,00 + Rp70.525.000,00 + Rp927.000.000,00).

C).Belanja Modal dicatat lebih kecil (understated) sebesar Rp199.808.000,00
(Rp129.283.000,00,00 + Rp70.525.000,00) dan lebih besar (overstated) sebesar Rp3.660.097.632,37. Ungkap di jelaskan diduga pada lkpd lhp bpk ri tersebut.

Atas Hasil adanya dugaan tersebut awak media mengkomfirmasi sekda melalui WahtsApp tangaal [27/10 08:06] [27/10 08:07] namun tak ada jawaban dan balasan

Awak media mencoba kembali mengkomfirmasi tanggal
[2/11 20:27] Sayang seribu kali sayang tak ada balasan dan klarifikasi. Dari sekda kampar, sampai berita ini di terbitkan.

Lp/tim/red.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *