Di komfirmasi Tentang Hasil Audit BPK RI,Sekda, Bappeda Dan kadis PUPR Bungkam Tanpa Jawaban

Di komfirmasi Tentang Hasil Audit BPK RI,Sekda, Bappeda Dan kadis PUPR Bungkam Tanpa Jawaban

Media Group Kab.kamparRiau.

LKPD Temuan Audit LHP BPK RI Tahun anggaran 2018 di jelaskan mengungkapkan di halaman tersebut bahwa “Kesalahan Penganggaran pada Tiga OPD Sebesar Rp4.786.905.632,37 Laporan Realisasi Anggaran Pemkab Kampar tahun 2018 menyajikan realisasi belanja sebesar Rp2.168.293.382.294,82 atau 93,30% dari anggaran sebesar Rp2.323.932.027.652,2 Dari anggaran dan realisasi tersebut telah dianggarkan dan direalisasikan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018
No. Uraian Anggaran
(Rp) Realisasi
(Rp) %

1).Belanja Pegawai 1.046.882.028.208,00 989.028.383.687,25 94,47

2).Belanja Barang dan Jasa 530.527.909.402,00 489.328.198.375,83 92,23

3).Belanja Modal 361.921.596.367,26 315.557.219.865,74 87,19

Jumlah 1.939.331.533.977,26 1.793.913.801.928,82 Sumber: LRA LKPD Pemkab Kampar Tahun 2018.”ungkap di jelaskan pada.lkpd lhp bpk ri di halaman tersebut.

Lanjut lagi di paparkan menjelasn pada halaman tersebut bahwa dari “Hasil pengujian terhadap anggaran dan realisasi belanja pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan bahwa Pemkab Kampar menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp927.000.000,00 seharusnya dianggarkan pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp199.808.000,00 seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal, dan Belanja Modal sebesar Rp3.660.097.632,37 seharusnya dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa, Kesalahan penganggaran sebesar Rp4.786.905.632,37 terjadi pada tiga OPD yaitu sebagai berikut:

Tabel 2 Rincian Kesalahan Penganggaran
No. OPD Jumlah (Rp)

1).Dinas PUPR 3.789.380.632,37

2).Bappeda 927.000.000,00

3).Sekretariat Daerah 70.525.000,00

Jumlah 4.786.905.632,37 Sumber: DPPA Pemkab Kampar Tahun 2018. Pungkas di jelaskan pada Halaman tersebut.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan,
A).Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada:

(1) Pernyataan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran paragraf 36 yang menyatakan bahwa belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai,belanja barang, bunga,subsidi, hibah, bantuan sosial;

2).Pernyataan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran paragraf 37 yang menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi;

B).Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

1).Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf (a) merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2).Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf b “digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah dan
halaman 373

3).Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c) digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya, Kondisi tersebut mengakibatkan.

A).Belanja Pegawai dicatat lebih kecil (understated) sebesar Rp927.000.000,00.

B).Belanja Barang dan Jasa dicatat lebih kecil (understated) sebesar Rp3.660.097.632,37 dan lebih besar (overstated) sebesar Rp1.126.808.000,00
(Rp129.283.000,00,00 + Rp70.525.000,00 + Rp927.000.000,00).

C).Belanja Modal dicatat lebih kecil (understated) sebesar Rp199.808.000,00
(Rp129.283.000,00,00 + Rp70.525.000,00) dan lebih besar (overstated) sebesar Rp3.660.097.632,37. Ungkap di jelaskan diduga pada.lkpd lhp bpk ri tersebut

Awak media sudah berulang kali mengkomfirmasi melalui WahtsApp namun tak ada jawaban. Seakan bungkam tak ada klarifikasi, “Harapan kami awak media agar bupati catur dapat mengambil tindakan tegas terhadap pejabat daerahnya atau bawahannya. Jika terbukti pecattt dan penjarakan. Pungkasnya

*Lp/tim gabungan*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *