DKPP Akan Sidangkan KPUD dan BAWASLU Nisut Dalam Waktu Dekat 

DKPP Akan Sidangkan KPUD dan BAWASLU Nisut Dalam Waktu Dekat 

Gemantara.Com ( Nias Utara) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan segera menyidangkan Komisioner KPUD dan Bawaslu Nias Utara terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik. Hal ini diperoleh informasi dalam laman web DKPP RI. 

Informasi ini juga telah santer dan beredar dikalangan masyarakat Nias Utara dan Pulau Nias. Begitu juga surat panggilan sidang yang ditujukan kepada KPUD dan BAWASLU Nias Utara untuk mengikuti sidang di BAWASLU Sumatera Utara pada Kamis 8 Agustus 2019 sudah beredar di media sosial. Wartawan Media ini,  mencoba mencari kebenaran informasi tersebut dan berhasil menghubungi pihak Pelapor dalam kasus ini melalui via telepon. Senin (05/08/2019)

Menurut Pihak Pelapor Sonitehe Telaumbanua, S. H. M. Kn. Selaku Advokat dan juga Calon DPRD Propinsi dari Partai Golkar mengatakan bahwa memang benar terjadwal sidang dugaan pelanggaran kode etik yang kita adukan sebelumnya dengan Register No.192 PKE/DKPP/VII/ 2019.Terkait perbuatan Komisioner KPUD dan Bawaslu Nias Utara dimana menjadikan tempat perhitungan suara di hotel orang tua salah seorang Oknum komisioner di Nias Place, Gunungsitoli. Dimana tempat perhitungannya sudah diluar kedudukan wilayah hukum Nias Utara.”Jelas Sonitehe”

Menurutnya Perbuatan ini kan sangat dilarang dalam kode etik. Tidak hanya hotel saja yang digunakan menjadi tempat  perhitungan surat suara dan atau menyimpan kotak suara, tetapi termasuk rumah keluarganya Oknum komisioner juga yang dijadikan kantor Sekretariat PPK di Kecamatan Sitolu Ori, pada hal ada Kantor Camat seperti PPK lainnya.Wajar saja kita menduga dalam hal ini. Bahwa bagaimana lagi bisa dipercaya terjadi asas kejujuran disitu ,apalagi oknum Komisioner tersebut ada Caleg saudaranya dan sudah terpilih.

Ini merusak sistim pemilu seperti ini, makanya kita adukan supaya Komisioner KPUD dan BAWASLU Nias Utara dapat mempertanggung jawabkan apa bila terbukti adanya terjadi pelanggaran tentang UU pemilu maka kita harapkan DKPP melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang ada, apalagi dari Komisioner KPUD tersebut ada 2 telah terhukum secara etik pada periode sebelumnya dan terpilih lagi sebagai Komisioner. Ini sangat memalukan karena didalamnya ada seorang oknum pendeta dan munculnya lagi perbuatan baru.Ketusnya. Mari kita sama sama mengawal sidang ini supaya putusannya nanti menjadi pembelajaran dan perbaikan dalam menyelenggarakan pemilu kedepan.”Harapnya.”(F. Zal) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *