Gementara Raya Bersama Tiga Pimpinan LBH Dengan Puluhan Tim Lawyers, Akan Melaporkan Dugaan Korupsi Di Desa Kenantan ke Kajati Riau

Gementara Raya Bersama Tiga Pimpinan LBH Dengan Puluhan Tim Lawyers, Akan Melaporkan Dugaan Korupsi Di Desa Kenantan ke Kajati Riau.

Pekanbaru-Provinsi Riau(tim)
Lembaga Gementara Raya Bersama Tiga pimpinan LBH & Puluhan Tim Lawyers Di Riau, Akan Melaporkan Dugaan Kerugian Negara Di Desa Kenantan Ke Kajati Riau.
‘Sebelumnya Lembaga Gerakan Masyarakat Nusantara Raya Telah Menyurati pihak Desa kenantan, kec.Tapung kabupaten Kampar. Provinsi Riau, yang mana surat itu di tujukan terhadap kepala desa kenantan dengan Nomor Surat : 266/SK-DPD/GMR-PUSKOMINFO/I/2020, Pada hari Senin 20-01-2020.

Saat di wawancarai ketua DPD & Wakil ketua DPD Lembaga Gementara Raya Provinsi Riau(Rudy.S) yang tidak asing dalam prestasinya dalam hal beberapa kasus pelanggaran yang merugikan masyarakat, salah satu diantaranya kasus cacing ikan kaleng di selat panjang Riau tahun 2018, pengembalian 2800 HA lahan masyarakat Kabupaten Kampar tahun 2018 dan masih banyak prestasi yang cemerlang oleh lembaga Gemantara raya yang juga memiliki hampir 100 Media Nasional dibawah koordinir Puskominfo Indonesia milik Ketua Umum Gemantara Raya Diansyah Putra, S. Kom, MM.
Rudy S juga yang sebagai pendiri lembaga sosial tersebut, dikantornya menuturkan bahwa akan siap bantu masyarakat dan pihak penegak hukum mengungkap dugaan kasus Pembangunan gedung pustaka Desa Kenantan Dengan nilai anggaran Rp.148.931.305 dan pembangunan Taman Desa Kenantan Dengan nilai anggaran Rp 143.244.900 Pelaksaan kegiatan anggaran Tahun 2019.”Di Tahun 2019 pengerjaan tersebut belum selesai dan diduga mangkrak dan pada tahun 2020 baru di lanjutkan kembali pegerjaan pembangunannya, pembuatan lapangan poli, taman dan perpustakaan, yang bersumber dari dana desa (DD) Tahun anggaran 2019 tahap tiga dan empat, diduga pada pengerjaan tersebut ada dugaan di mark up jelasnya.

Di tempat terpisah salah satu masyarakat yang tidak mau di cantumkan identitasnya menuturkan bahwa “ada dua proyek yang ada di Desa kenantan, yaitu pembagunan taman dan bangunan pustaka yang menurut analisa saya, karna saya juga seorang tukang bangunan, jadi saya menduga Ada penggelembungan Rencana Anggaran Biaya dan kepada kepala desa kenantan, jika ada suatu pembangun tanpa melakukan musyawarah dengan masyarakat desa, maka itu dapat kita menduga ada apa… ungkapnya

Salah satu tokoh masyarakat desa kenantan juga menuturkan diduga Kinerja kades kenantan kurang memperdulikan usulan dari warganya, Setelah kades baru ini semua amburadul yang masih bisa bekerja dengan baik malah diganti semua, bebernya

AM.Rudy Selaku ketua DPD GEMENTARA RAYA bersama tim hukum dan advokasi yang  tidak asing dan sudah teruji antara lain Kantor hukum LBH. Freddy Simanjuntak SH MH, Kantor Hukum LAWYERS OFFICE LEGAL CONSULTANT Martinus Zebua, SH & ASSOCIATES , Kantor hukum LBH dan advokasi Victor Simamora,SH,MH dan Rekan, serta Kantor hukum LBH dan advokasi Perrtners Law Office Andi SH, Jamil SH. dan rekan, Puluhan pengacara kondang dari empat Kantor hukum tersebut tidak terhitung jam tayangnya dalam mensukseskan pendampingan terhadap perkara hukum yang ditanganinya khususnya di Provinsi Riau. Dan akan mengawal laporan Lembaga Gementara Raya ke Kejati Riau tentang dugaan adanya kejanggalan pembagunan di desa kenantan. Kec.tapung. tegasnya.

Di tempat terpisah pakar Hukum pidana yang juga selaku Dosen Hukum Pidana UIR Dr. M. Nurul Huda, SH. MH. Menyampaikan sebaiknya pihak penegak hukum dan inspektorat agar meninjau langsung ke desa-desa, untuk memastikan dana desa berjalan dengan baik dan benar, imbuhnya

Direktur FORMASI RIAU ini juga menyampaikan pesan, sebaiknya para kapala desa se-riau menggunakan dengan sebaik-baiknya anggaran ADD & DD untuk mensejahterakan masyarakat di desanya, ia pun berharap agar desa-desa menjauhi perbuatan korupsi. demi terciptanya desa-desa di Riau bersih dari korupsi,

‘tutupnya,,red,,bersambung.(tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *