Kementerian ATR/BPN Perintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangsel Harus Serius Tangani Kasus Mal Xchange Bintaro

Kementerian ATR/BPN Perintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangsel Harus Serius Tangani Kasus Mal Xchange Bintaro

JAKARTA, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II Brigjen Pol Hary Sudwijanto memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) untuk menindaklanjuti permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah girik C.428 seluas 11.320 m2 yang diajukan ahli waris Alin bin Embing.

Kuasa ahli waris, Poly Betaubun mengatakan dalam surat bernomor SK.05.03/448-800.38/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 Kementerian ATR/BPN memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangsel melakukan penelitian mengenai data fisik, yuridis dan administrasi  terhadap permohonan pengukuran atas tanah yang disebutkan di atas.

“Selain itu juga mengecek surat Hak Guna Bangunan (HGB) bernomor 2168/Pondok Jaya yang tercatat atas nama PT. Jaya Real Property, Tbk,” kata Poly kepada wartawan di kawasan Bintaro, Tangsel, Senin (8/7/2019).

Lanjut Poly, hasil penelitian selanjutnya dikaji dan dianalisa sebagai dasar mengambil langkah penanganan berikutnya berdasarkan fakta dan data yuridisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Poly menegaskan, Kementerian ATR/BPN memberi waktu selambat-lambatnya 14 hari kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangsel dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah.

Poly menceritakan, dirinya sudah bertemu dengan Kasie Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Tangsel Bambang, SH. Diungkapkannya, dalam pertemuan itu Bambang menyatakan akan melaksanakan seperti yang diperintahkan Kementerian ATR/BPN.

“Beliau mengatakan seperti itu kepada kami. Kita tunggu hasilnya,” ucap Poly.

Di tempat yang sama, kuasa ahli waris lainnya, Vivi Ratu, berharap perintah dari Kementerian ATR/BPN menjadi solusi dari permasalahan ini.

“Masalah ini sudah berlarut-larut tidak terselesaikan. Kementerian ATR/BPN sangat tegas memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangsel untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya,” ujar Vivi.

Sementara itu, pemerhati permasalahan tanah Faisal Idris mengapresiasi respon dari Kementerian ATR/BPN dalam penyelesaian kasus tanah ini. Menurutnya, kasus perampasan tanah yang melibatkan PT JRP merupakan segelintir dari kasus serupa di Indonesia, khususnya di daerah Tangsel.

“Ini penegasan untuk Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangsel agar tidak main-main dalam menyelesaikan persoalan ini. Setahu saya kasus Mal Xchange Bintaro mendapat perhatian dari Presiden Jokowi,” tuturnya.

Bahkan Faisal mengusulkan kepada Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil untuk mencopot pejabat di Kantor Pertanahan Kota Tangsel yang tidak melaksanakan perintah yang dikeluarkan pihaknya.

“Pejabat yang tidak dapat bekerja dan tidak berani menegakkan kebenaran copot saja. Pejabat seperti ini mencederai pemerintahan Jokowi,” pungkasnya.

Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp (WA), Bambang, SH mengatakan belum dijadwalkan rencana pengukuran terhadap tanah yang disengketakan tersebut. “Belum ada jadwal dan rencana pengukuran,” jawabnya singkat.

Namun dia tidak menanggapi lebih jauh soal surat perintah dari Kementerian ATR/BPN. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *