Ketua Gemantara Kep.Nias Angkat Bicara Terkait LHP BPKP RI Perwakilan Sumut

Ketua Gemantara Kep.Nias Angkat Bicara Terkait LHP BPKP RI Perwakilan Sumut

Gementara.Com (Nias utara) – Pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kab. Nias utara TA.2018, BPKP Provinsi Sumut temukan ada pemborosan keuangan daerah.
Pemkab Nias utara yang sudah menyediakan kendaraan dinas untuk  ketua DPRD Nisut berupa 1 unit Toyota Fortuner dan kendaraan dinas kepada ke 2 Wakil ketua DPRD Nisut berupa 2 unit Toyota Innova.

Namun demikian ketua DPRD Nisut telah mengembalikan kendaraan tersebut pada tgl 01/02/2018 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 027/003/Sekwan/2018.
Begitu pula dengan ke 2 Wakil ketua DPRD Nisut telah mengembalikan kendaraan dinas tersebut pada tgl 02/02/2018 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 027/002/Setwan/2018.

Berdasarkan keterangan bendahara pengeluaran Sekwan, bahwa mobil tersebut digunakan oleh bagian umum dengan peruntukan yang tidak jelas.
Kondisi ini mengakibatkan pemborosan keuangan daerah atas pembayaran tunjangan transportasi  pimpinan DPRD sebesar Rp. 507.484.000,
yang disebabkan oleh Sekwan yang kurang optimal dalam pengendalian dan pengawasan  dan  kelalaian bendahara pengeluaran yang kurang cermat dalam pembayaran tunjangan transportasi pimpinan DPRD Nisut.

Ketua DPD GEMANTARA kepulauan Nias Febeanus Zalukhu, mengatakan bahwa Sekwan dan bendahara yang tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dimana permasalahan ini tidak sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2018 tentang hak keuangan dan adminstratif pimpinan dan anggota DPRD pasal 15 ayat 1 yang menyatakan Dalam  hal Pemda belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Akan tetapi mobil dinas sudah disiapkan oleh pemda kenapa dikembalikan dan minta tunjangan transportasi, anehkan.” Ucapnya febeanus Zalukhu yang sering di sapa WINNER. 
Ia menambahkan bahwa penyesuaian hak keuangan dan administratif ini bukan keinginan personal Pimpinan  DPRD yang seenak perutnya aja, melainkan merupakan amanah PP No. 18 Tahun 2017 dan Permendagri No. 2 Tahun 2017 yang wajib dilaksanakan di seluruh daerah di Indomesia, jadi bukan keinginan personal ataupun kelembagaan .” Ucapnya.

Sekwan Nias utara Eferi zalukhu, ketika dikonfirmasi melalui via telpon selulernya mengatakan bahwa tidak bisa memberi penjelasan/ pendapat terkait pemborosan anggaran dilingkungan Setwan Nisut, karena itu merupakan hasil  penilaian BPK,” Ucapnya singkat.
Berdasarkan hasil pantauan wartawan media ini terlihat bahwa mobil dinas  pimpinan dan wakil pimpinan DPRD NISUT sudah dibelanjakan lagi oleh pemda dan sudah diserahkan kepada unsur pimpinan DPRD NISUT.

Ketika awak media ini mencoba konfirmasi hal ini ke BPKP sumut melalui via telpon di no. (061)8474847 namun tidak berhasil/tidak diangkat hingga berita ini diturunkan.”(MR, F.Zal)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *