Kominfo Kampar: Mengklarifikasi kronologis sewa Data Center yang belakangan dikritik banyak kalangan.

Kominfo Kampar: Mengklarifikasi kronologis sewa Data Center yang belakangan dikritik banyak kalangan.

Kampar-provinsi Riau
Kepala  Dinas Kominfo Kabupaten Kampar, Arizon  mengklarifikasi kronologis sewa Data Center yang belakangan dikritik banyak kalangan.

Diberitakan sebelumnya, pelaksanaan pengadaan  data center di Kabupaten Kampar melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dilaksanakan dengan penunjukan langsung (PL). Alasan pihak Diskominfo, dikarenakan di Indonesia hanya terdapat di tiga wilayah Indonesia yaitu Pekanbaru, Jakarta dan Batam yang memenuhi klasifikasi seperti yang diinginkan. Tahapan koordinasi dan konsultasi ke berbagai pihak juga telah dilakukan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.

“Prinsip Data Center adalah tempat menyimpan dokumen dan informasi negara, yang di dalamnya sebagian yang dilindungi UU HAKI yakni software-software yang dibuat oleh pihak ketiga, atau oleh programmer,” ungkap Arizon, Rabu (15/1/2020).

Justru kebijakan tersebut diambil, kata Arizon, berdasarkan Permenkominfo tentang standarisasi data center yang di antaranya memilih  lokasi pusat data yang aman dari bencana, mudah diakses dan mudah melakukan pengembangan/pembangunan pusat data. Selain itu mengingat apabila di Jakarta atau Batam akan menambah cost perjalanan saat melakukan aktivitas pengelolaan data.

“Pandangan negatif pelaksanaan terkait pagu anggaran yang tercantum melalui penunjukan langsung (PL) bukan berarti seluruh pagu dana tersebut habis digunakan. Karena kita membayar berdasarkan apa yang kita pakai. Bahkan jika sebulan hanya beberapa hari yang terpakai maka itulah yang kita bayar,” papar Arizon

ADA KONSULTASI

Dalam penjelasan tertulisnya, Kadis Kominfo Kampar memaparkan bahwa,  pelaksanaan kegiatan pengelolaan data center di Kabupaten Kampar melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dilaksanakan dengan penunjukan langsung (PL)  telah melalui beberapa tahapan konsultasi dengan beberapa pihak secara langsung. Di antaranya, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang kemudian mempersilakan kabupaten/kota untuk melaksanakan sewa data center tersebut sepanjang memiliki anggaran dan telah dianggarkan dalam DPA Kegiatan.

Diskominfo  Provinsi Riau
juga mengarahkan agar disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan operasional pengelolaan sistem keamanan dan proses pengelolaan, pengolahan data dan informasi yang berkesinambungan. Di mana server yang ada tidak cukup lagi dalam menampung kebutuhan data/database sistem yang dijalankan.

Pihak provinsi juga menyarankan sebaiknya sewa data center dikelola oleh satu OPD saja yang melakukan kerjasama tersebut. Tujuannya agar dapat menekan biaya dari pada sewa yang dilaksanakan oleh dinas per dinas. Dalam hal ini bisa di kelola oleh Dinas Kominfonya kabupaten/ kota. Selain itu LPSE dan ULP Kabupaten Kampar menyarankan mengikuti aturan berdasarkan Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan PermenKominfo serta merupakan hasil konsultasi dengan Kemenkominfo, pada prinsipnya tidak melarang jika sepanjang itu diperlukan sesuai kebutuhan daerah dan telah dianggarkan.

Rekomendasi LKPP Pusat di Jakarta juga didapat. Yaitu merekom agar membuat justifikasi teknis dan boleh dilaksanakan dengan penunjukan langsunf berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Ketentuan Umum Nomor 39 berbunyi penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyediaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.

Keadaan tertentu tersebut dijelaskan di pasal 38 Poin 5 huruf B yang berbunyi :

Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan atau barang jasa/lain bersifat rahasia sesuai ketentuan peaturan perundang-undangan. 

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan e-Tendering atau e-Purchasing.

E-Tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan E-Purchasing merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah bahwa K/L/D/I wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2011. 

Ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang e-Tendering, Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik. Terhadap informasi, transaksi elektronik pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Seluruh proses itu klaim Arizon, dipastikan berdasarkan tahapan dan aturan yang berlaku dan sudah melalui tahapan konsultasi. Adanya perbedaan harga yang berlaku antara Jakarta dan Riau tentu memiliki selisih rentang harga. Selain itu juga yang disewa tidak hanya perangkatnya namun juga ruangan demi keamanan data.

Dikatakannya, di PermenKominfo itu salah satu syarat data center juga sudah sangat jelas disebutka.

“Indexs kerawanan bencana antara Jakarta dan Pekanbaru juga menjadi pertimbangan dan dapat diakses melalui situs BNPB, jarak ibukota Kabupaten dengan penyedia juga menjadi alasan sebagai pertimbangan kerjasama, semuanya menjadi pertimbangan,” jelas Arizon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *