Komisi Informasi Publik Bangka Belitung Berharap Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pihak Penyelenggara Pemilu 2019

gemantara.com,Bangka Belitung – Menyikapi adanya berita dan cerita yang tersebar melalui media sosial, yang menyatakan/mengklaim salah satu pihak telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan manipulasi data informasi hasil perhitungan suara.
Hal tersebut dinilai telah cukup meresahkan masyarakat dan pihak tertentu.(jumat 19/04/2019)

maka untuk itu kami,Komisi Imformasi Provinsi Bangka Belitung menyampaikan ini kepada semua pihak.Dengan tujuan untuk dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dirugikan.

Proses perhitungan hasil suara pemilihan umum 2019 adalah pekerjaan resmi lembaga negara, yakni KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang di dalam UU 14 tahun 2008 disebut sebagai Badan Publik.

Proses perhitungan hasil surat suara ini menggunakan data dokumen dari sertifikat hasil perhitungan suara yang dikenal dengan istilah form Model C1-PPWP, C1- DPR, C1-DPD, C1-DPRD Provinsi dan C1-DPRD kab/kota. Serta dilengkapi dengan Berita Acara pemungutan dan perhitungan suara pemilihan umum tahun 2019 yang dikenal dengan istilah form Model C-KPU. Dimana data/dokumen tersebut dikategorikan sebagai dokumen Informasi Publik yang dilindungi negara.

Ketua komisi informasi publik (KIP) Bangka Belitung Eko Tejo Marvianto Si, Kom menyampaikan, Untuk itu kami memberitahukan dan mengharapkan kepada badan publik penyelenggara pemilu untuk wajib menyediakan, menerbitkan dan mengumumkan informasi publik secara serta merta dan berkala. Dan untuk tidak dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusak dan atau menghilangkan dokumen informasi publik yang mengakibatkan kerugian sebagian orang. Dikarenakan Perbuatan-perbuatan tersebut dapat berakibat pada tuntutan hukum pidana.

“Dan kepada semua warga negara Indonesia melalui UUD 1945 pasal 28F dan UU 14 tahun 2008 dinyatakan berhak memperoleh, mengetahui, dan mendapatkan salinan informasi publik.Kepada semua warga negara Indonesia berhak mengajukan permintaan informasi publik kepada badan publik disertai alasannya,”kata ketua KIP Bangka Belitung.

Untuk itu, komisi informasi provinsi Bangka Belitung menghimbau kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan secara khusus terhadap Undang-Undang Keterbukaan informasi Publik No 14 tahun 2008.

Kami berharap informasi ini dapat diketahui dan dipatuhi oleh semua pihak.**(GUN’77)**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *