Korban Mafia Tanah Geruduk Markas Tim Sukses Jokowi-Ma’ruf Amin

Korban Mafia Tanah Geruduk Markas Tim Sukses Jokowi-Ma’ruf Amin

TANGERANG, Korban kasus penyerobotan tanah seluas 11.200 m2 di kelurahan Pondok Jaya, kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, akan menyambangi markas Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka akan membicarakan dan meminta bantuan untuk menyelesaikan kasus tersebut yang telah berlarut-larut tidak terselesaikan.

Kuasa hukum ahli waris Poly Betaubun mengatakan diduga kuat kasus penyerobotan tanah ini melibatkan oknum aparat terkait.

“Berlarut-larutnya penyelesaian kasus ini karena adanya keterlibatan aparat, sehingga mereka seperti terikat kaki dan tangannya untuk menyelesaikan permasalahan ini,” kata Poly kepada wartawan di kawasan Bintaro, Selasa (22/1/2019).

Diceritakannya, tanah tersebut merupakan milik (alm) Alin bin Embing, dengan ahli waris Yatmi. PT Jaya Real Property, Tbk (TBK) diduga merampasnya dibantu oleh oknum BPN Tangsel dan aparat-aparat terkait lainnya.

Kata Poly, PT JRP tidak bisa mengelak lagi bahwa mereka telah merampas tanah milik (alm) Alin bin Embing. Hal itu diperkuat dari pernyataan kelurahan Pondok Jaya dan Kecamatan Pondok Aren.

“Kelurahan Pondok Jaya dan kecamatan Pondok Aren membuat pernyataan secara resmi melalui surat. Begitu juga dengan kecamatan Ciledug mengeluarkan pernyataan secara resmi,” ujarnya.

“Untuk diketahui, sebelum masuk dalam wilayah administrasi kecamatan Pondok Aren, lokasi tanah masuk wilayah Ciledug,” tambah Poly.

Perampasan tanah diperkuat dengan surat resmi dari BPN Tangsel bernomor MP.01.01/26.36.07/1/2019 tertanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangsel Wartomo.

Di dalam surat BPN Tangsel tersebut, jelas Poly, ditegaskan bahwa tanah milik (alm) Alin bin Embing dengan nomor girik C Nomor 428 Persil 63 tidak termasuk bagian tanah yang diklaim PT JRP di sertifikat HGB No. 2168/Pondok Jaya.

Lanjut Poly, pihaknya sudah menempuh berbagai cara untuk menyelesaikan kasus perampasan tanah ini, salah satunya mengadukan kepada Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diani. Namun, hingga kini Airin tidak bertindak sedikitpun bahkan terkesan tutup mata dan telinga.

“Kami sudah mengirimkan empat kali surat yang ditujukan kepada Ibu Airin, tapi responnya tidak ada,” ungkap Poly.

Ungkap Poly, kasus perampasan tanah di wilayah Tangsel bukan ini saja. Ada banyak kasus serupa, tapi tidak ada penyelesaiannya. Ia menyebutkan salah satunya lagi adalah kasus perampasan tanah yang luasnya sekitar 7.000 m2 di Jalan Beruang, Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat.

“Kasus di Jalan Beruang ini sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya, dan sampai saat ini tidak ada kepastian hukum. Kami melaporkan pelaku tahun 2016 dengan nomor LP/4853/X/2016/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 7 Oktober 2016. Saat ini pelakunya bebas wara-wiri dan dikhawatirkan akan melakukan tindakan serupa lagi, karena tidak ada sanksi dari aparat hukum,” tukasnya.

Adapun tujuan ahli waris mendatangi markas TKN Jokowi-Ma’ruf Amin adalah ingin bertemu dengan Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Erick Thohir. Kepada Erick, Poly akan menceritakan duduk permasalahan sebenarnya dan seutuh-utuhnya.

“Saya akan menjelaskan kepada Bung Erick Thohir bahwa kami sudah pernah mengirimkan surat kepada Jokowi, tapi tidak direspon dengan baik. Beliau sebagai orang kepercayaan Jokowi harus mengetahui ini dan bertanggung jawab secara moral menyampaikannya kepada Jokowi,” tegas Poly.

Kepada Erick, Poly juga akan meminta ketegasan Jokowi-Ma’ruf terhadap persoalan penegakan hukum yang berpihak pada rakyat kecil, seperti yang dialami (alm) Alin bin Embing, dalam hal ini ahli waris Yatmi dan Keman bin Seli di Jalan Tanah Beruang.

Poly pun menyinggung debat capres-cawapres pertama, Minggu (17/1) kemarin, antara Jokowi-Ma’ruf Amin dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Di debat tersebut, kedua pasangan itu berjanji akan menegakkan hukum yang benar-benar berpihak pada keadilan dan rakyat kecil. “Kita tunggu saja buktinya nanti,” ucap Poly.

Poly memberikan waktu kepada Presiden Jokowi untuk memberikan ketegasan dalam penyelesaian kasus ini selama tiga hari setelah dirinya bertemu dengan Erick Thohir. Jika tidak, tegas Poly, pihaknya akan mengambil tindakan sendiri.

  • “Jika pemerintah tidak bersikap tegas, kami akan bertindak sendiri, menduduki lokasi yang mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yakinkan kepada kami bahwa hukum itu masih panglima di negeri ini,” pungkasnya.

Zul Riau (red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *