KPK Bidik Pelaku Tambang Ilegal dan Siapa Dibelakangnya

gemantara.com, Bangka Belitung-Wakil pimpinan KPK Thony saut Situmorang,ketika hadir di propinsi kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa (18/06/2019) kemarin untuk menyaksikan proses penandatanganan MoU gubernur dan bupati/walikota se-babel dengan dirjen pajak Babel dan badan pertanahan Nasional diruang mahligai serumpun sebagai.

Dalam hal ini, komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) semakin gencar mengungkap tabir usaha tambang pasir timah ilegal yang diperkirakan telah banyak merugikan negara.bahkan supervisi yang dilakukan sejak lama itu mengisyaratkan adanya penyelidikan lebih lanjut.

Thony saut Situmorang selaku wakil pimpinan KPK saat jumpa pers menegaskan”,Bahwa kedatangan KPK kebabel harus ada tindak lanjut berkenaan dengan usaha penambangan pasir timah,apa itu penindakan kemudian pencegahan atau kemudian pencegahan baru penindakan yang merupakan sebuah mainstream yang ada di KPK,”ujarnya.

“Untuk melakukan penindakan,KPK harus memerlukan dua bukti yang cukup kuat.selain kewenangan KPK adalah penyelenggara negara,namun tak menutup kemungkinan pihak swasta juga dapat menjadi bidikan KPK,”terang Thony.

“KPK akan bantu Pemda,karena ada beberapa daerah dikuasai oleh kelompok kelompok tertentu (swasta) tapi dibelakangnya ada penyelenggara negara yang terlibat kepada orang orang tertentu itu,”ungkap wakil pimpinan KPK.

KPK juga rencananya akan menempatkan tim di Babel yang tergabung dalam koordinasi supervisi dan pencegahan (korsupgah) guna memantau delapan prioritas area intervensi,termasuk tambang ilegal.
“Jadi lihat saja sejauh apa tim yang ada disini dan tim ini formal baru inten pada tahun ini,memang harus ada orang yang terus memperhatikan ini dari kehari,”tukas Thony.

Wakil pimpinan KPK mengatakan,”ada delapan prioritas utama KPK datang ke setiap daerah, meliputi perencanaan/penganggaran negara,pengadaan barang/jasa, pelayanan terpadu satu pintu,kapabilitas APIP,meneken ASN,dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan menajemen aset daerah,”paparnya.

Lebih lanjut,Thony saut Situmorang menerangkan,”Bahwa KPK sudah menerima laporan sekitar 44 perusahaan tambang di Babel yang tidak lagi memiliki sertifikat clean and clear (CNC) yang otomatis menghapus izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tersebut.

“Ini tentu akan kami pelajari lebih lanjut,”sebutnya.

“Kedepan dirinya ingin semua usaha pertambangan di Babel harus jelas.
Hal inipun ditekankannya kepada tim korwil yang menangani persoalan di bumi serumpun sebalai siapa yang melakukan apa itu harus jelas,”tekan Thony saut.

“Saya pikir sudahlah,mulai hari ini kita hentikan !!! Tidak boleh lagi ada orang melakukan sesuatu, melakukan titik manapun di bumi serumpun sebalai.
Kalo perlu kita turun,kita turun langsung melihat titik dikoordinat sekian,siapa orangnya.kita disini bicara bagaimana meningkatkan pendapatan negara,karena itu nanti kan akan kembali kerakyat,bisa lewat BPJS, pembangunan di daerah dan lain sebagainya,”tukas Thony saut.

“Kita tidak hanya sekedar melihat lihat begitu saja,tetapi ini tetap berlanjut,”kata wakil pimpinan KPK RI.

(GUNs”77 & WD H PRATAM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *