LBH KUBI Menyurati Polda Babel Atas Ketidakpastian Hukum Penanganan Perkara Dugaan Pemerkosaan Penyandang Disabilitas Di Belinyu

Gemantara.com,Bangka Belitung – LBH KUBI selaku kuasa hukum dari korban penyandang disabilitas (tunarungu dan tunawicara) dugaan kasus pemerkoasaan,membuat pengaduan masyarakat (DUMAS) ke pihak Polda Kep.Bangka Belitung.Senin,17/05/21.

Hal itu dilakukan karena proses kasus yang sedang ditangani oleh aparat penyidik dari Polsek Belinyu Kabupaten Bangka dinilai mandek dan tidak memberikan kejelasan,semenjak dikeluarkanya dokumen terakhir yaitu SP2HP pada bulan Maret lalu hingga saat ini.

Widya selaku Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) LBH KUBI yang mendampingi perkara ini mengatakan, “Seharusnya aparat penegak hukum dapat memberikan kejelasan atas penanganan perkara ini karena menyangkut dengan pemenuhan HAM klien kami,terkhusus pada bab XA pasal 28B ayat 1 dan 28D ayat 1 terkait dengan jaminan,perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
Dilain sisi berdasarkan perkapolri nomor 12 tahun 2009 menjamin adanya kepastian jangka waktu penanganan perkara berdasarkan bobotnya,namun hingga saat ini pihak polsek Belinyu tidak memberikan kepastian terhadap bobot berkara ini.

Pernyataan diatas didukung pula oleh Yudha selaku kuasa hukum dari LBH KUBI, menyatakan “Setelah saya mendalami kronologi dan alat bukti maka hemat saya simpulkan terduga pelaku sudah tidak menunjukkan adanya itikad baik,karena hal itu terwujud dari tidak kooperatifnya terduga pelaku tiap upaya-upaya mediasi yg telah dilakukan,dilain sisi berdasarkan riset yang kami lakukan bahwa unsur delik 285 KUHP tidak hanya diartikan dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan fisik, karena berdasarkan putusan yurispudensi putusan Mahkamah Agung 552/K/Pid/1994,menyatakan penafsiran lebih luas unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada delik pemerkosaan yang harus ditafsirkan juga tekanan pada kejiwaan dan psikis,sehinga jangan sampai hal ini luput dari pemeriksaan oleh Polsek Belinyu.

Hal ini pula ditegaskan oleh Direktur LBH KUBI L.M Aprizal Palewa Putra,S.H yang menjelaskan “Kami hingga detik ini selaku kuasa hukum korban belum mendapatkan info lebih lanjut terkait kejelasan penanganan perkara ini,apakah mereka mau dilanjutkan atau di henti lidik,karena kedua-duanya tentu masih ada langkah dan upaya hukum yang akan kami lakukan untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.
bahwa kami yakin kasus ini sangatlah mudah untuk menemukan tersangka nya karena untuk 2 alat bukti yaitu bukti surat dan saksi sudah menjurus terhadap terduga pelaku.

“Kami berharap kepolisian segera menetapkan tersangka demi keadilan dan kepastian hukum serta jangan sampai ketidakjelasan dan ketidakpastian ini menindas jaminan HAM dan menestapakan nilai-nilai keadilan bagi klien kami.”
Ungkap Direktur LBH-KUBI.

Rizal juga menyampaikan,Di sini LBH KUBI akan terus mengawal perkara ini sampai tuntas dan juga berharap agar perkara ini yang notabenenya korban adalah penyadang disabilitas segera di atasi dan di selesaikan sesuai dengan konstitusi kita,dikarenakan usia kandunganya klien kami sudah memasuki 7 bulan,jangan sampai pihak penegak hukum tidak hadir dan abai akan ketidakadilan ini.

“LBH KUBI pertegas apabila hal ini tidak juga memiliki titik temu ataupun lahirnya kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan maka kami akan melakukan upaya hukum yang lebih tinggi serta menyurati Kepala Kepolisian Republik Indinesia (KAPOLRI) serta lembaga-lembaga terkait seperti, Komisi perlindungan anak indonesia (KPAI), Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK),serta KOMNAS HAM,”tegasnya.

(Gun”77)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *