Melalui Ketua Koornas TRC PA Seluruh Indonesia Menolak Revisi UU KPK Soal SP3 Dan Dewan Pengawas

Melalui Ketua Koornas TRC PA Seluruh Indonesia Menolak Revisi UU KPK Soal SP3 Dan Dewan Pengawas

Gemantara.com

Pemberantasan korupsi di Indonesia (kembali) sedang diujung tanduk.
20 menit pembahasan revisi UU KPK oleh Parlemen Terhormat dapat merubah masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

9 persoalan Revisi UU KPK yang beresiko melumpuhkan kerja KPK :
1. Independensi KPK terancam
2. Penyadapan dipersulit dan dibatasi
3. Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR
4. Sumber Penyelidik dan Penyidik dibatasi
5. Penuntutan Perkara Korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung
6. Perkara korupsi yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria
7. Kewenangan pengambilalihan perkara di Penuntutan dipangkas
8. Kewenangan strategis pada proses Penuntutan dihilangkan
9. Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

Pemberantasan Korupsi di Indonesia butuh dukungan dari seluruh rakyat Indonesia.

Dalam hal ini Ketua Koordinator Nasional Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak (TRC PA) Naumi tegas menyatakan menolak RUU tersebut karena jelas terindikasi pelemahan sistem penegakan hukum khususnya di internal Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), oleh sebabnya TRC PA jelas menolak dan meminta RUU tersebut tidak terlaksana. Tutup Naumi

Selamatkan anak bangsa “STOP KORUPSI”
Tolak RUU KPK !!
#saveKPK #saveIndonesia

(Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *