Pejuang Lingkungan Hidup Diputus Bebas,LBH KUBI:Jangan Hentikan Perjuangan !

Gemantara.com,Bangka Belitung – Para Pejuang lingkungan hidup yang juga mantan ketua RT di
Kenanga,Sungailiat,Kab.Bangka,Kepulauan Bangka Belitung,yang sempat divonis bersalah oleh
Pengadilan Negeri Sungailiat akhirnya dibebaskan melalui Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No:21/Pid/2021/PT BBL,Senin (17/03/2021).

Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut membatalkan Putusan Pengadilan Negeri
Sungailiat oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang diketuai oleh Winarto,S.H
dengan hakim anggota Setia Rina,S.H.,M.H dan Sabarulina BR Ginting,S.H.,M.H. dalam Amar
Putusannya :

  1. Menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan para terdakwa bukan merupakan tindak pidana.
  2. Melepaskan Para Terdakwa dari seluruh Tuntutan Pidana Penuntut Umum.
  3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan,kedudukan,harkat dan martabatnya.
    Putusan Onslag van recht vervolging Pengadilan tinggi bangka belitung mempertimbangkan Pasal
    66 UUPPLH sebagai dasar putusan.

Leny Septriani, S.H.,M.H yang juga salah satu tim Penasehat Hukum dari LBH KUBI menyebut
bahwa, “dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dikenal Pasal Anti SLAPP yang mana
perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindakan partisipasi dalam memperjuangkan
lingkungan hidup yang bersih dan sehat, yang tidak dapat digugat ataupun dilaporkan ke Polisi
sebagaimana bunyi pasal tersebut merupakan unsur Anti SLAPP yang tidak dapat dituntut secara
perdata maupun pidana,” kata Pengacara LBH KUBI tersebut, Selasa (18/3/2021).

“Perjuangan ini tidak akan ada tanpa semangat dari Pejuang Lingkungan Hidup itu
sendiri,tak lupa kami segenap tim LBH KUBI sangat berterimakasih kepada Penasehat Hukum dari
Kantor Hukum Dr Zaidan,Muhnur,S.H dari KLHK,BEM SI Babel dan para pihak yang turut
membantu untuk mengawal kasus ini hingga tuntas,”ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh L.M Aprizal Palewa Putra,S.H Direktur LBH-KUBI,konsep Anti Strategic Lawsuit
against Public Participation (Anti SLAPP). SLAPP sendiri tidak mudah diidentifikasi,akan tetapi
konsep Anti SLAPP itu sendiri adalah warga/kelompok yang melakukan advokasi hak lingkungan hidup yang baik dan sehat tetapi digugat padahal menurut Pasal 66 UU 32/2009 tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.

“Pengaturan pasal tersebut dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang
menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.SLAPP merupakan tindakan hukum yang strategis (litigasi) untuk membungkam aspirasi/partisipasi
publik.Perkara yang menyangkut partisipasi publik menjadi arah jangkauannya,”ungkapnya.

Rizal yang juga menjabat sebagai Direktur LBH KUBI menambahkan,hingga saat ini banyak pengaduan yang masuk ke LBH KUBI,sedikitnya 32 Kasus yang sudah kami tangani dan 82% nya
adalah kasus-kasus publik seperti pejuang lingkungan hidup yang dikriminalisasi.

“Jika tidak cermat dalam penegakan hukum itu sendiri,maka akan terjadi berulang kali dan sangat miris untuk kelompok rentan seperti contoh kasus Nelayan tradisional di Pesisir Pantai Matras – Pesaren yang mempertahankan lingkungan biota laut yang baik dan sehat,namun dikriminalisasi oleh perusahaan tambang timah,”imbuhnya.

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia ( LBH KUBI ) akan terus konsisten
mendampingi masyarakat maupun kelompok rentan seperti pejuang lingkungan hidup untuk terus menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan Hak-hak dasar mereka yang tertindas agar tidak
dikriminalisasi.

“Sebagai upaya pencegahan secara dini,LBH KUBI juga telah mendirikan POS Bantuan Hukum
(POS BANKUM) di Pesisir Pantai Matras – Pesaren,tujuannya adalah untuk memberikan Advokasi seperti Konsultasi Hukum Gratis,Mediasi,Penyuluhan Hukum,Pemberdayaan Kelompok Nelayan dan sampai dengan Pendampingan Hukum secara Litigasi dan Non-Litigasi,”jelas Rizal.

“Selain itu,LBH KUBI juga membuka Pengaduan bagi Masyarakat khususnya di Kepulauan Bangka
Belitung yang membutuhkan Bantuan Hukum secara gratis melalui Nomor Whatsapp
08777907099 atau email di pengaduan@lbh.or.id,”sampainya.

(Gun”77)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *