Pemprov Babel Koordinasikan Penyaluran Bansos Tunai Dengan Menteri Sosial Melalui Vicon

Gemantara.com, Bangka Belitung – Guna membahas penyaluran bansos tunai sesuai dengan kebijakan Penyakit Corona 2019 (Covid-19), Wakil Gubernur Abdul Fatah didampingi oleh Sekda Naziarto dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Yanuar menerima arahan oleh Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara melalui konferensi video, pada Kamis (16/4/2020) di Ruang Rapat Gubernur Kepulauan Babel.

Dalam arahannya, Mensos Juliari mengutip Kemensos RI mengalokasikan bantuan sosial untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 45.000 KK.

Mensos Juliari meminta bantuan tunai ini bisa membantu masyarakat dan bisa tepat sasaran, untuk itu pemda diharapkan bisa mendapatkan nomor telepon di setiap data penerima dapat terdata dengan nama oleh alamat agar mudah dihubungi oleh pihak Kemensos RI.

Pada kesempatan ini, Wagub Abdul Fatah mengonsultasikan untuk melakukan top up terhadap nominal bantuan yang semula enam ratus ribu rupiah menjadi satu juta rupiah perbulan, yang bersumber dari dana APBD provinsi dan juga APBD kabupaten / kota yang akan diberikan selama tiga bulan April, Mei, dan Juni.

Menanggapi hal ini, Mensos Juliari mengatakan akan memberi keleluasaan bagi pemda tentang dana bantuan sosial ini, namun juga ingin ingin agar data DTKS dapat nomor telepon penerima bantuan.

“Silakan, dengan mempertimbangkan, masing-masing, selama tidak ada yang terjadi, yang penting diberikan pada keluarga yang betul-betul diperlukan dan datanya dilengkapi dengan nama berdasarkan alamat,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Wagub Abdul Fatah juga meminta perihal perlindungan penyaluran bantuan sosial ini melalui bank BRI atau BNI seperti penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Mensos Juliari, hal ini bisa saja dilakukan, karena dilakukan pada penyaluran bantuan ini ada dua, bisa melalui bank dan kantor pos.

Mengenai kriteria penerima bantuan, di dalam persetujuan keluarga yang termasuk dalam DTKS Kemensos RI di seluruh provinsi dan kabupaten / kota di luar dari Provinsi DKI Jakarta dan tambahan yang menerima daerah, seperti kriteria program KK nonpenerima sembako dan program KK nonpenerima PKH.

Ada beberapa rencana pembayaran bansos pembayaran di sini
1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai target penerima program bansos pembayaran tunai Pusdatin Kesos Kemensos RI
2. Alokasi awal KPM Bansos Tunai per kabupaten / kota oleh Kemensos RI
3. Kabupaten / kota yang dikunjungi perlu dicari calon KPM Bansos tunai untuk Kemensos RI melalui persetujuan bupati / wali kota dan disetujui oleh gubernur melalui SIKS-NG.
4. Penetapan KPM bansos tunai oleh Kemensos RI
5. Kemensos menyediakan anggaran bansos tunai
6. Proses penyaluran bansos tunai dilakukan melalui mitra kerja (PT POS dan Himbara) dengan dukungan pemda
7. Pengendalian dan sosialisasi bansos tunai dilakukan secara konvesional antara pusat dan daerah.

(Gun”77)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *