Pengurusan Surat Kepemilikan Tanah Di BPN Kota Pekanbaru Sangat Menyulitkan Masyarakat

Pengurusan Surat Kepemilikan Tanah Di BPN Kota Pekanbaru Sangat Menyulitkan Masyarakat

Gemantara.com-Pekanbaru Riau

Masyarakat kota Pekanbaru khususnya yang memiliki setapak tanah yang mungkin luasnya hanya cukup untuk sekedar tempat hunian, atas ulah Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Pekanbaru yang semakin mempersulit akses pengurusan sertifikat PRONA dan SHM lainnya dengan berbagai alasan, baik alasan seperti kekurangan personil pagawai, dan berbagai alasan yang tidak masuk akal alias jawaban suka suka yang membuat masyarakat semakin menjerit karena menghabiskan usianya yang cukup lama bolak balik ke BPN hanya dengan urusan surat tanahnya yang hanya buat tapak kios atau rumah tepas.

Dewi Yusicha dan Nico Apriana misalnya yang domisili di kota Pekanbaru dan memuliki tapak rumah kaplingan yang hanya berukuran 10 X 12 meter tersebut harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meningkatkan surat SKGR menjadi Hak Milik, dari tahun 2016 hingga saat ini tidak tau lagi harus berbuat apa, dikarenakan waktu dan lainnya terkuras oleh ulah BPN Kota Pekanbaru yang semakin menyulitkan tersebut. Sehingga akhirnya menguasakan pengurusannya kepada lembaga Gemantara Raya dan media groupnya yang mereka yakin mampu membongkar dugaan permainan2 tidak terpuji didalam kantor BPN Kota Pekanbaru tersebut.

Masyarakat sangat kecewa terhadap kinerja BPN yang terkesan mempersulit masyarakat lemah,
Sehingga berbulan bahkan bertahun-tahun surat tanah yang mereka urus di BPN Kota Pekanbaru tak kunjung selesai dengan berbagai macam alasan yang tidak jelas, katanya karena perubahan data kelurahan/desa, padahal kaplingan serupa berada di titik koordinat yang sama telah selesai surat kepemilikannya, justru surat tanah saya dari 2016 hingga saat ini tidak kudung selesai, tutur Dewi Yusicha.

Menurut Dewi bahwa pengurusan sertifikat PRONA untuk tanah saya tersebut sampai saat ini belum juga selesai, padahal pengukuran sudah selesai, bahkan waktu pengukuran tanah tersebut oleh orang BPN berinisial DD saya kasih uang meskipun sedikit nilainya dengan tujuan agar surat saya dan Nico tersebut dapat segera selesai sesuai waktu yang ditetapkan dalam pengurusan surat tanah prona program pak Jokowi.
Namu orang tersebut (DD) justru Bertele-tele, Tambah Dewi.

Dewi menambahkan bahwa saya sudah 2 kali mengisi buku pengaduan di BPN akan tetapi sama saja tidak ada gunanya, disana juga ada nomor pengaduan terpampang di dinding BPN yang konon katanya langsung ke Kakan BPN, tetapi justru hanya bohongan dan tidak ada jawaban bilamana masyarakat menyampaikan keluhannya, bahkan hanya menambah beban dan waktu yang semakin terkuras, makanya dalam hal ini saya dan Nico memberikan kuasa kepada lembaga Gemantara Raya dan seluruh media groupnya untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait surat kami tersebut, semoga saja BPN Kota Pekanbaru dapat merasakan bagaimana kepentingan masyarakat dan tidak hanya berbicara alasan demi alasan dan bercerita selalu gemilang untuk membuat masyarakat lengah. Tutup Dewi .

Disisi lain Lembaga Gemantara Raya yang beberapa prestasinya untuk mengungkapkan berbagai permasalahan khususnya di Provinsi Riau seperti kasus 2800 HA lahan masyarakat Kabupaten Kampar yang kuasai PTPN V dan akhirnya dikembalikan kepada masyarakat, dan mengungkap kasus dunia cacing pita ikan kaleng di selat panjang Riau, melalui wasekjend DPP Rudy S menyampaikan bahwa berdasarkan surat kuasa Dewi Yusicha dan Nico Apriana kita akan bantu masyarakat, dan siap mengungkap kejanggalan sekecil apapun dan tidak harus kasus besar, karena kepentingan masyarakat adalah prioritas seharusnya bagi kinerjanya Pemerintah dalam hal ini BPN Kota Pekanbaru.

Wasekjend DPP Gemantara Raya juga sebagai Ketua lembaga Gemantara Raya Provinsi Riau (Rudy S)ketika di konfirmasi membenarkan hal ini, ketua mengatakan bahwa atas keluhan dan aduan masyarakat tersebut telah disampaikan kepada BPN kota Pekanbaru, bahkan kita sudah meminta Kepala kantor BPN untuk beraudiensi dengan kita untuk klarifikasi dan bersama mencari solusi, namun benar saja pihak BPN audience kita tidak respons sama sekali,dan alasan yang tidak jelas.

Ditambahkannya bahwa kita akui kebobrokan birokrasi dalam Badan Pertanahan Nasional kota Pekanbaru yang kacau balau, amburadul, dan bnyak permainan yang diduga sangat terkoordinir.
Kita hanya berharap supaya seluruh pihak terkait agar fokus dalam permasalahan ini. Bedasarkan surat kuasa ke lembaga kita juga akan siap melaporkan siapapun yang kita duga bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat tersebut.

(red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *