Perekrutan Sekdes Banua Sibohou II Alasa Sudah Disesuaikan Secara Aturan

Perekrutan Sekdes Banua Sibohou II Alasa Sudah Disesuaikan Secara Aturan

Gemantara.Com (ALASA)- Permasalahan perekrutan Sekertaris Desa di Desa Banua Sibohou II Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara yang tidak lama ini viral yang diberitakan dibeberapa media online karna terindikasi adanya mekanisme perekrutan yang dicurigai tidak sesuai prosedur, telah mendapat klarifikasi dari Kepala Desa Banua Sibohou II EDWAR SALEM ZALUKHU dan juga dari pihak peserta calon yang keberatan akan mekanisme perekrutan Sekdes yang dimaksud yakni ALVYMAN HULU.

EDWAR SALEM kepada awak media menjelaskan bahwa permasalahan tersebut dipicu karna adanya kesalahpahaman komunikasi kepada pihak peserta calon Sekertaris Desa Banua Sibohou II.”Imbuhnya”

“Itu hanya kesalahpahaman saja dimana salah satu Calon mempertanyakan dalam rekrutmen tersebut  tidak dibentuk Tim penjaringan sementara menurut kami, telah melaksanakan rekrutmen sesuai dengan mekanisme yang ada sebagaimana yang tertuang dalam perda Nias Utara No 3 Tahun 2017” Pungkas EDWAR SALEM ZALUKHU, Jumat 14 Juni 2019.

Kami telah bertemu dengan pihak Calon yang keberatan atas rekrutmen Sekertaris Desa Banua Sibohou II yang difasilitasi oleh Pak Camat Alasa dan Pak Sekcam Alasa pada hari jumat 14 Juni 2019 bertempat dikantor Camat Alasa, kepada saudara ALVYMAN HULU telah dipaparkan seperti apa mekanisme penjaringan Sekertaris Desa sebagaimana yang telah di atur dalam Perda Nias Utara. Saudara ALVYMAN HULU pun menerima penjelasan tersebut, dan sudah tidak ada masalah lagi. Semuanya sudah selesai, Sambung EDWAR SALEM ZALUKHU memberi penjelasan kepada awak media.

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut kepada ALVYMAN HULU, dirinya membenarkan bahwa masalah perekrutan di Desa Banua Sibohou II telah selasai dan tidak ada masalah lagi.

“Saya hanya mempertanyakan mekanismenya kenapa tidak dibentuk Tim dalam penjaringan perangkat desa ini, dan saya telah mendapat penjelasan akan hal itu dimana pihak penyelenggara rekrutmen hanya menjalankan mekanisme yang telah diatur dalam perda No 3 tahun 2017. 

Saya tidak keberatan lagi dan menerima penjelasan Pak Kepala Desa Banua Sibohou II. Karna saya memahami bahwa letak masalahnya adalah di Perda yang dimaksud dimana diperda tersebut tercantum kata BOLEH untuk dibentuk Tim penjaringan. Nah, kata BOLEH diperda ini yang menjadi rancu, ngambang dan tidak jelas, karna jika diasumsikan pemakaian kata BOLEH dalam hal ini seakan memberi makna lain kepada para kepala desa dalam melakukan perekrutan perangkat desa. Artinya, jika diasumsikan maka boleh dibentuk Tim penjaringan dan boleh juga tidak.

Tentunya, saya sebagai peserta calon perangkat desa bingung menelaah perda tersebut karna tidak ada ketegasan. Dan wajar saja jika hal ini kami pertanyakan, tapi karna telah dijelaskan oleh pihak terkait maka saya legowo, karna saya pun pada prinsipnya hanya menginginkan kemajuan dan perkembangan yang lebih signifikan khususnya di Desa Banua Sibohou II. Jika hal ini dipermasalahkan lebih lanjut maka bukan kemajuan yang terjadi di desa saya melainkan kemunduran.”pungkasnya”

Namun, secara pribadi jujur saya menyayangkan pihak pemerintah daerah Nias Utara dan juga pihak DPRD Nias Utara yang merumuskan perda No 3 tahun 2017 tersebut yang seakan akan memberi kerumitan kepada penyelenggara rekrutmen perangkat desa dalam melakukan penjaringan perangkat desa.

Harapan saya, Perda yang dimaksud dibahas lagi ditingkat DPRD Kabupaten Nias Utara agar dimaksimalkan lagi guna menghindari permasalahan rekrutmen perangkat desa di wilayah kabupaten nias utara kedepan, itu saja. Ujar ALVYMAN HULU kepada awak media, 14 Juni 2019.

(Tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *