Periksa jika terbukti Pecat, Di komfirmasi Bappeda Kampar Tentang Diduga Temuan Audit LHP BPK RI TA 2018 Bappeda,Bungkam tak memberi klarifikasi

Periksa jika terbukti Pecat, Di komfirmasi Bappeda Kampar Tentang Diduga Temuan Audit LHP BPK RI TA 2018 Bappeda,Bungkam tak memberi klarifikasi

Kab.kampar – Riau.
Diduga Temuan Audit LHP BPK RI kesalahan penganggaran sebesar 927.000.000,00 di Bappeda kabupaten
Kampar TA 2018, Pdf.LKPD LHP BPK RI pada halaman 373 di jelaskan bahwa, “Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Pemkab Kampar tahun 2018 menyajikan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp6.448.563.833,00 atau 93,96% dari anggaran sebesar Rp6.863.247.200,00.

Dari nilai anggaran tersebut diantaranya terdapat penganggaran atas Belanja Jasa Aparatur Pemerintah sebesar Rp927.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp893.000.000,00. ‘ungkap di jelaskan pada halaman 373 diduga Pdf.lkpd lhp bpk ri tersebut.

Lebih lanjut di jelaskan lagi pada halaman 373 LKPD LHP BPK RI tersebut bahwa, “Belanja jasa aparatur pemerintah tersebut merupakan tunjangan aparatur perencana pembangunan daerah dalam bentuk tambahan penghasilan. Tunjangan aparatur perencana tersebut diberikan kepada seluruh PNS di lingkungan Bappeda setiap bulan.

sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penggunaan Dana Optimalisasi Tugas dan Fungsi dalam Mendukung Kegiatan Peningkatan dan Kapasitas Kinerja Aparatur Perencana Pembangunan Daerah dan Keputusan Bupati Nomor 050-679/XII/2017 tentang Penggunaan Dana Optimalisasi Tugas dan Fungsi dalam Mendukung Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Perencana Pembangunan Daerah. Tunjangan aparatur perencanaan pembangunan tersebut seharusnya dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung – Belanja Pegawai. sebut di ungkapkan diduga pada Pdf.lkpd lhp bpk ri tersebut

Awak media komfirmasi melalui WhtsApp pagi munggu 27/10/2019 Bappeda kabupaten Kampar provinsi Riau, Tentang Dugaan Temuan Audit LHP BPK RI Di Bappeda, Sebesar 927.000.000,00
TA 2018
Tapi sangat di sayangkan, Seakan Bungkam tak memberi klarifikasi, dan jawaban, Sumber data diduga:pdf.lkpd lhp bpk ri.

Akhirnya beberapa aktivis LSM dan organisasi wartawan anggat bicara. Tidaklah elok jika seorang pejabat seperti itu, apa salahnya di jawab, jika tidak yaaaaaa..! Bilang tidak tau atau bilang saya lagi sibuk dan tidak ada waktu, sebaiknya para pejabat agar mengetahui dan mempelajaeri lagi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).pungkasnya,,bersambung,,
*Lp/tim gabungan*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *