PT JRP Diduga Gelapkan Pajak Jual Beli Lahan Mal Bintaro Xchange

PT JRP Diduga Gelapkan Pajak Jual Beli Lahan Mal Bintaro Xchange

JAKARTA, Ahli waris tanah seluas 11.320 m2 yang saat ini berdiri mal Xchange Bintaro, Yatmi, mendatangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengadukan soal status lahan tersebut.

Kuasa ahli waris Yatmi, Poly Betaubun menjelaskan kliennya mengadu kepada Kemenkeu terkait pembayaran pajak jual beli tanah miliknya yang diklaim oleh PT. Jaya Real Property, Tbk (JRP).

“Karena klien saya (Yatmi) tidak pernah membayar pajak penjualan terhadap tanah tersebut,” kata Poly Betaubun di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Ditegaskannya, Yatmi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapa pun termasuk PT JRP.

“Karena tidak pernah menjual jadi ahli waris tidak perlu membayar pajak waris dan penjualan, tapi PT JRP mengklaim sudah membeli tanah tersebut,” ungkapnya.

Untuk memperkuat alibinya, ucap Poly, ahli waris menyerahkan bukti-bukti terjadinya penggelapan pajak yang diduga dilakukan oleh PT JRP.

“Akibat dari perbuatan PT JRP, negara dirugikan sekitar Rp 9,4 miliar. Itu baru pajak waris dan penjualan. Belum lagi pajak-pajak lainnya,” jelas Poly.

“Jika ada pembayaran pajak seperti yang dimaksud di atas, kapan dan siapa yang melakukan,” tambahnya.

Dari fakta-fakta tersebut, patut diduga terjadi praktik penyimpangan yang sangat mungkin melibatkan oknum aparat yang bekerjasama dengan PT JRP.

Dari kasus ini, kata Poly, diindikasikan tidak hanya terjadinya tindak pidana perampasan tanah dan pemalsuan, yaitu juga berpotensi terjadinya praktik money laundry.

“Karena membantu PT JRP, imbalan atau uang yang diterima oleh oknum aparat dari PT JRP digunakan untuk apa. Ini harus diselidiki,” tegasnya.

Selain itu, ungkap Poly lagi, pihaknya juga mengadukan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Ia pun menyinggung Kepolisian RI. Katanya, berdasarkan bukti-bukti yang ada seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri menyelidiki kasus ini tanpa harus menunggu adanya laporan.

“Ini kasus tidak hanya pidana umum saja, tapi juga ada indikasi gratifikasi dan korupsi,” pungkas Poly. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *