Buserbhayangkara.com, BEKASI – Bagi para Organisasi Masyarakat, termasuk Ormas Media Puskominfo Indonesia Kab. Bekasi, bahwa keberadaan Wakil Bupati Kab Bekasi sangatlah penting dan strategis, karena secara otomatis dan legitimasi, Wakil Bupati memiliki jabatan melekat yaitu Kepala Badan Narkotika Kabupaten Bekasi (BNK).
Maka dari itu Sekjen DPC Puskominfo Indonesia Kab. Bekasi saat ditemui di ruang kerjanya, mengatakan kepada media, Jumat (31/7) agar Kabupaten Bekasi memiliki Wakil Bupati, terlepas dari siapapun yang akan terpilih, karena hal tersebut merupakan konstitusi yang harus di laksanakan.
Lanjut Dadang menambahkan bahwa setelah panlih bekerja dan menghasilkan pemenang terpilih yaitu H. Marzuki dan lewat paripurna telah menetapkan bahwa H. Marzuki sebagai Wakil Bupati terpilih, adalah harapan Gemantara Raya, agar segera dapat bersinergi dengan BNK, guna bergerak sosialisasi penanggulangan bahaya narkoba, karena kondisi saat ini, Kabupaten Bekasi darurat narkoba dan telah menjadi wilayah yang ditemukan gudang narkoba dan jalur narkoba.
”Mau sampai kapan kondisi perpolitikan Kabupaten Bekasi di biarkan seperti ini, jangan hanya karena syahwat kekuasaan mengorbankan hal-hal yang sangat penting yaitu pencegahan bahaya narkoba di Kabupaten Bekasi, terlebih khusus di kalangan milenial, generasi penerus bangsa, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi,” Tegas Dadang.
Menurut Dadang sikap plin plan seorang Ketua DPRD Kab. Bekasi yang sedang viral diberbagai media online, terkait keberadaan Wakil Bupati yang sudah secara sah dan legitimasi lewat panlih dan paripurna, di mana H. Marzuki menang telak 40 – 0 dan lewat rapat sakral yaitu paripurna, rapat yang menghasilkan produk hukum kepastian politik yang menggunakan uang rakyat, dimana seharusnya dikawal hingga pelantikan, tetapi kenapa ditengah jalan justru akan dibatalkan, dan akan diadakan pemilihan ulang, namun tidak berapa lama di cabut kembali pembatalan tersebut, tentu tidak semudah itu mekanismenya. Lanjutnya.
Sikap plin plan Aria sebagai Ketua DPRD mendapat tanggapan serius dari Dadang sebagai Sekjen DPC Puskominfo Indonesia Kabupaten Bekasi, yang juga Sekjen DPC Gemantara Raya Kab. Bekasi.
Lanjut Dadang, bahwa sikap plin plan seorang Ketua DPRD akan menimbulkan banyak spekulasi, dan pemikiran yang semakin liar, dan akan merusak marwah dewan yang terhormat.
Namun lepas dari pada hiruk pikuk politik, dalam konteks pencegahan Bahaya Narkoba, dimana saat ini Kab. Bekasi dalam keadaan Darurat Narkoba, seharusnya keberadaan Wakil Bupati yang sudah secara sah harus terus di kawal.
”Saya heran, karena dahulu begitu ngotot, bahkan surat edaran dari Provinsi diabaikan, dan panlih jalan terus karena keyakinan akan dasar yang kuat, lalu kenapa sekarang cenderung melemah, dan malah mau di ulang, ”ada apa ini, padahal keberadaan Wakil Bupati bagi Masyarakat sangatlah penting dan strategis, karena wakil Bupati adalah ketua BNK Kab Bekasi.
”Kalau jadi Pemimpin, jangan plin plan bos, karena masih banyak PR yang harus dikerjakan, bukan hanya berkutat pada pemilihan Wakil Bupati, dan sikap plin plan ini akan menimbulkan banyak spekulasi negatif.
Menurut Dadang, situasi ini akan makin memperburuk situasi dan kondisi Kabupaten Bekasi, jika sosialisasi kurang, maka di perkirakan makin marak penyalagunaan Narkoba di Kabupaten Bekasi. (RED /AL)
