Tidak Hanya Merampas Tanah Milik Rakyat, PT JRP Juga Menggelapkan Pajak

Tidak Hanya Merampas Tanah Milik Rakyat, PT JRP Juga Menggelapkan Pajak

JAKARTA, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil diminta untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyelidiki terjadinya penggelapan pajak yang dilakukan PT. Jaya Real Property, Tbk. Penggelapan pajak itu terkait klaim PT JRP terhadap tanah seluas 11.320 m2 yang digunakan untuk kepentingan Mall Xchange Bintaro.

Poly Betaubun, kuasa ahli waris penuh tanah milik (alm) Alin bin Embing mengatakan jika sudah ada transaksi jual beli terhadap tanah tersebut maka seharusnya Alin bin Embing memberikan kontribusi kepada negara berupa pajak penjualan.

“Faktanya, berdasarkan keterangan lembaga-lembaga terkait yakni BPN Tangsel dan Kelurahan Pondok Jaya menyatakan tanah tersebut tidak pernah diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya. Sampai sekarang masih milik (alm) Alin bin Embing,” kata Poly.

Yang terbaru, melalui surat bernomor MP.01.01/654-36.07/VIII/2019 yang ditandatangani Kepala Kantor BPN Tangsel Wartomo, A, Ptnh, SH, MH tertanggal 23 Agustus 2019 menyebutkan ada 30 Letter C dengan nama yang berbeda-beda di dalam Letter C 428 milik Alin bin Embing. Surat ini menjawab perintah dari Direktur Persengkataan Kementerian ATR/BPN Brigjen (Pol) Hary Sudwijanto bernomor SK.05.03/448-800-38/VI/2019.

Dalam surat itu Hary Sudwijanto memerintahkan kepada BPN Tangsel untuk menyelidiki secara yuridis dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam kasus pencaplokan tanah milik (alm) Alin bin Embing.

Pernyataan dari BPN Tangsel dibenarkan oleh Lurah Pondok Jaya Khairudin, SE melalui surat bernomor 973/485-Pem/IX/2019. Khairudin membenarkan 30 Letter C yang dimaksud memang tercatat ke dalam wilayahnya.

Poly menyebutkan, dengan menggunakan 30 Letter C itu, PT JRP mencaplok tanah milik (alm) Alin bin Embing dengan cara memalsukan dokumen.

PPAT sementara Kecamatan Ciledug semakin memperkuat dengan menyatakan bahwa nama-nama para ahli waris tidak ditemukan dalam warkah dasar peralihan atau mutasi yang digunakan PT JRP untuk merampas tanah milik Alin bin Embing.

Ungkap Poly, 30 Letter C itu kemudian dimasukkan ke dalam HGB Nomor 2168/Pondok Jaya atas nama PT. Jaya Real Property, Tbk. Tegasnya, itu sudah melanggar aturan.

“PT JRP memakai data fisik yang tidak sesuai dengan dasar alas hak Letter C 428. Berdasarkan fakta ini saya meminta kepada Bapak Menteri Sofyan Djalil mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan persoalan ini, karena di sini sudah ada indikasi penggelapan pajak,” tukasnya.

Poly menyebut, perampasan tanah ini sudah diketahui oleh Presiden Joko Widodo. Ahli waris, Yatmi, mengadukan langsung ke presiden yang saat itu sedang berada di depan Masjid Bani Umar, Bintaro pada 22 Februari 2019.

Kepada ahli waris, Presiden Jokowi berjanji akan memantau persoalan ini. “Saya mempertegaskan kembali kepada Menteri ATR/BPN untuk tidak main-main, dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga berkompeten. Dengan begitu akan ada sikap tegas terhadap PT JRP yang merampas tanah milik masyarakat,” pungkasnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *