Warga Tangsel: Mangkir dari Janji Politiknya, Airin Abaikan Aduan Masyarakat

Warga Tangsel: Mangkir dari Janji Politiknya, Airin Abaikan Aduan Masyarakat

*JAKARTA,* Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani dianggap telah mengingkari janji politiknya dalam penanganan tanah seluas 11.320 meter persegi milik (alm) Alin bin Embing yang diduga dirampas oleh PT. Jaya Real Property, Tbk (JRP) pengembang Bintaro Xchange Mall. Yatmi, ahli waris tanah mengatakan dirinya sudah mengirimkan surat sebanyak 7 kali kepada Wali Kota Airin terkait kasus tanah milik orangtuanya itu. “Tapi tidak ada satupun dari surat saya itu yang direspon oleh Ibu Airin,” kata Yatmi kepada wartawan di kawasan Bintaro, Jumat (26/7/2019). Berbeda jika PT JRP yang mengajukan perizinan, Wali Kota Tangsel cepat meresponnya. Ungkap Yatmi, saat datang ke lokasi, tanah miliknya sudah diurug dan makam Alin bin Embing dan keluarganya yang lain telah dihancurkan. “Saya terkejut mengetahui makam orangtua sudah dihancurkan dan rata dengan tanah tanpa seizin dari kami,” ujar Yatmi yang sehari-hari berjualan cilok di Puskesmas Kampung Sawah, Tangsel. Ditegaskan Yatmi, dirinya tidak lelah dan menyerah untuk mendapatkan haknya kembali terhadap tanah tersebut yang dirampas PT JRP pada tahun 2010. Sementara itu, kuasa ahli waris Poly Betaubun mengatakan pihaknya sudah menceritakan langsung kepada Presiden Joko Widodo terkait permasalahan perampasan tanah ini. “Tanggal 22 Februari 2019 saat Pak Jokowi datang ke Bintaro kami menceritakan langsung ke beliau. Saat itu dia berjanji akan memperhatikan masalah yang dialami Ibu Yatmi ini,” ucap Poly. “Kami sudah memberikan bukti-bukti bahwa (alm) Alin bin Embing dengan ahli waris Ibu Yatmi adalah pemilik sah tanah tersebut dan tidak pernah diperjualbelikan kepada pihak mana pun,” tambahnya. Lanjut Poly, pihaknya juga mengadukan dan mengirimkan surat kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan Kementerian PUPR. Ungkap Poly, Kementerian ATR/BPN melalui surat bernomor SK.05.03/448-800.38/VI/2019 yang ditandatangani oleh Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II Brigjen Pol Hary Sudwijanto memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangsel agar pengaduan ahli waris untuk ditindaklanjuti dengan cara meneliti data fisik, yuridis dan administrasi terhadap bidang tanah Girik C. No. 428 seluas 11.320 m2 atas nama Alin bin Embing, dan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2168/Pondok Jaya atas nama PT JRP, Tbk. “Hasil penelitian selanjutnya dikaji dan dianalisa untuk mengambil langkah-langkah penanganan berdasarkan fakta dan data yuridisnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Dan hasilnya dilaporkan ke Kementerian ATR/BPN,” paparnya. Poly pun menyinggung pidato Jokowi pasca penetapan dirinya sebagai pemenang Pilpres 2019. “Dengan berurai air mata Pak Jokowi menegaskan akan membantu menyelesaikan masalah yang merugikan rakyat, seperti kasus perampasan tanah milik Ibu Yatmi,” pungkas Poly. Sementara itu, pemerhati tanah Faisal Idris menyarankan agar Wali Kota Tangsel untuk sementara tidak memberikan izin kepada PT JRP melakukan pembangunan lagi. Faisal mengaku mendapatkan informasi bahwa PT JRP berencana membangun Bintaro Xchange Mall 2 dan apartemen yang lokasinya berdampingan dengan tanah milik (alm) Alin bin Embing. “Permasalahan ini saja belum selesai, kok ingin membangun yang lain lagi. Jangan sampai apa yang dialami keluarga Alin bin Embing terulang kembali dengan korbannya yang lain. PT JRP untuk sementara jangan diberi izin sampai masalah dengan ahli waris (Yatmi) selesai,” tegas Faisal Idris. Faisal pun bertanya apakah Wali Kota Tangsel tidak tahu kondisi atau situasi di lapangan bahwa PT JRP sedang melakukan pembangunan kembali. “Ini sangat aneh, jadi pertanyaan besar,” tanyanya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *